Batam, BeritaTKP.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Kota Batam di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis (18/6/2026), berakhir ricuh. Ketegangan terjadi antara massa aksi dan aparat kepolisian saat demonstran berupaya melakukan pembakaran ban sebagai simbol protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan “Revolusi Dimulai dari Batam”, “Stop MBG”, dan “Vox Populi Vox Dei”. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Situasi mulai memanas ketika demonstran hendak membakar ban di depan gedung DPRD Kota Batam. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berupaya mencegah aksi tersebut dengan alasan keamanan dan ketertiban umum.
Petugas kemudian menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) untuk menyemprot ban yang telah disiapkan massa. Tindakan tersebut memicu protes dari para mahasiswa yang menilai aparat telah menghalangi bentuk ekspresi dalam penyampaian aspirasi.
Adu argumen antara demonstran dan aparat pun tidak terhindarkan. Ketegangan berlanjut hingga terjadi aksi saling dorong di area pengamanan.
Di tengah situasi tersebut, mahasiswa mengaku mendengar adanya ucapan tidak pantas yang diduga dilontarkan oleh seorang anggota kepolisian kepada peserta aksi.
Koordinator Lapangan AMB Kota Batam, Alwi Djaelani, menyatakan pihaknya memiliki rekaman video yang diduga merekam ucapan kasar tersebut.
“Kami memiliki rekaman video yang memperdengarkan adanya anggota polisi mengucapkan kata yang tidak pantas kepada mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi. Hal ini akan kami laporkan ke Propam,” ujar Alwi usai aksi.
Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Karena itu, AMB mendesak agar dugaan pelanggaran etik tersebut ditindaklanjuti secara serius.
“Kami meminta oknum tersebut diproses secara tegas. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan mendesak pencopotan Kapolresta Barelang karena dianggap gagal menjaga profesionalitas dalam pengamanan aksi,” tegasnya.
Selain menyoroti insiden tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan yang dihadapi masyarakat Batam. Mereka menyoroti krisis air bersih, persoalan sampah, banjir yang berulang, hingga aktivitas cut and fill yang dinilai berdampak terhadap lingkungan.
Koordinator Umum AMB Kota Batam, Muryadi Aguspriawan, mengatakan aksi tersebut juga membawa sejumlah isu nasional, termasuk permintaan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), stabilitas harga bahan bakar minyak, serta kajian ulang terhadap sejumlah regulasi yang dinilai memperluas keterlibatan aparat di ruang sipil.
Menurutnya, anggaran besar yang dialokasikan untuk program MBG seharusnya dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan juga membutuhkan perhatian anggaran yang serius dari pemerintah,” ujarnya.
Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima langsung Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, dalam pertemuan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Batam. Dalam kesempatan itu, Kamaluddin menyatakan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam maupun pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia juga menjelaskan bahwa Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tidak dapat hadir menemui massa karena sedang menjalankan agenda kerja bersama DPR di Jakarta.
“Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan mahasiswa kepada Wali Kota Batam,” kata Kamaluddin.
Meski demikian, Kamaluddin mengaku tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut masih memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat, khususnya anak-anak dan warga di wilayah pesisir.
“Kalau evaluasi saya setuju, tetapi jika dihentikan secara total perlu dipertimbangkan kembali karena masih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu akhirnya berakhir dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Namun polemik terkait dugaan ucapan tidak pantas yang dilakukan oknum anggota polisi dipastikan masih akan berlanjut, setelah mahasiswa menyatakan akan melaporkan peristiwa tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Barelang serta mengawal proses penanganannya hingga tuntas.(æ/red)
