ACEH, BeritaTKP.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait bentrokan antara aparat TNI/Polri dengan masyarakat di Kabupaten Pidie, Aceh.
Pemerintah berharap keterlibatan Komnas HAM dapat membantu mengungkap secara menyeluruh fakta di balik insiden yang menyebabkan satu warga meninggal dunia dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).
“Pemerintah juga mempersilakan Komnas HAM turun ke Aceh melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa ini,” ujar Yusril.
Penyebab Kematian Korban Masih Perlu Dipastikan
Yusril menegaskan, proses investigasi harus dilakukan secara mendalam. Menurutnya, meskipun insiden tersebut disebut sebagai peristiwa penembakan, kepastian mengenai penyebab luka yang dialami korban meninggal masih perlu dibuktikan.
Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah luka pada tubuh korban benar-benar disebabkan oleh tembakan atau faktor lainnya.
Ia juga menjelaskan bahwa jenazah korban telah dimakamkan tanpa melalui proses autopsi. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya pengungkapan fakta.
“Apakah luka pada korban meninggal benar luka tembak atau lainnya, ini perlu pendalaman dan penyelidikan. Kita maklum korban sudah dimakamkan dan tidak dilakukan autopsi terhadap jenazah korban,” kata Yusril, dikutip dari Antara.
Komnas HAM Dijadwalkan Turun ke Aceh
Yusril mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengenai rencana kedatangan tim Komnas HAM ke Aceh pada Minggu.
Penyelidikan tersebut direncanakan melibatkan Komnas HAM Perwakilan Aceh untuk mendalami kejadian di lapangan.
Yusril juga berharap Komnas HAM dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pangdam Iskandar Muda selama menjalankan tugas penyelidikan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah menghormati kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan menjalankan tugasnya.
“Kita menghormati Komnas HAM adalah lembaga negara independen dalam menjalankan tugasnya. Tapi, ketika berada di lapangan kami berharap tetaplah melakukan koordinasi sesama instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tuturnya.
Satu Warga Meninggal, 13 Orang Terluka
Dalam kesempatan tersebut, Yusril turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Riza. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan terhadap 13 warga yang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Ia berharap keluarga korban meninggal dunia maupun keluarga warga yang masih menjalani perawatan di rumah sakit diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.
Sebelumnya, bentrokan terjadi di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026).
Peristiwa itu bermula dari penertiban bendera Bulan Bintang oleh personel TNI/Polri dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Penertiban tersebut kemudian memicu ketegangan hingga berujung bentrokan dengan masyarakat setempat.
Berdasarkan laporan awal, total 14 warga menjadi korban. Sebanyak 13 orang mengalami luka-luka, sementara satu warga, Abzalul Riza, meninggal dunia dengan luka di bagian dada yang disebut akibat tertembak.
Selain warga, enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kronologi, penyebab jatuhnya korban, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.(æ/red)
