NTT, BeritaTKP.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena secara terbuka mengakui adanya kegagalan sistem pemerintahan menyusul tragedi bocah sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang bunuh diri. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai tamparan keras bagi pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa, termasuk peran sosial, agama, dan budaya.
“Saya malu sebagai gubernur. Masih ada anak-anak meninggal gara-gara urusan buku dan pena, serta tagihan uang sekolah,” ujar Melki, Kamis (5/2/2026).
Melki menegaskan bahwa sistem yang selama ini dibangun ternyata tidak mampu menjangkau dan melindungi anak-anak dari keluarga miskin, bahkan untuk kebutuhan pendidikan paling dasar.
“Faktanya demikian. Ini sangat memalukan. Saya harus katakan kita semua gagal, dan saya sebagai gubernur juga gagal. Pemerintah gagal, mulai dari provinsi, kabupaten, sampai desa,” tegasnya.
Kritik Keras Administrasi Bansos
Gubernur NTT juga menyoroti ketatnya persoalan administrasi yang membuat warga miskin gagal menerima bantuan sosial. Ia dengan tegas melarang segala bentuk manipulasi dan pemotongan dana bantuan.
“Jangan ada yang main data orang miskin, apalagi menyalahgunakan uang untuk orang miskin. Itu wajib hukumnya dituntut sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan,” kata Melki.
Ia meminta agar seluruh sistem pelayanan publik diperbaiki, terutama terkait administrasi kependudukan dan bantuan sosial.
“Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Pemerintah wajib turun langsung dan memfasilitasi. Jangan persulit masyarakat dengan birokrasi,” ujarnya.
Bocah SD Akhiri Hidup karena Beban Sekolah
Diketahui, bocah SD berinisial YBR memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di samping pondok reyot milik neneknya. Sebelum kejadian, YBR sempat meminta ibunya untuk dibelikan buku dan pena, namun permintaan itu tak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga.
Selain keterbatasan alat belajar, keluarga YBR juga dibebani uang komite sekolah negeri sebesar Rp1,2 juta per tahun.
Kepala SD Negeri tempat YBR bersekolah, Maria Ngene, membenarkan adanya pungutan tersebut.
“Ibu YBR sudah membayar tahap pertama sebesar Rp500 ribu. Masih sisa Rp720 ribu,” ujarnya.
Menurut Maria, pembayaran dilakukan tiga kali dalam setahun, atau setiap empat bulan sekali. Dana tersebut digunakan untuk membayar guru honorer dan membiayai kegiatan olahraga antarkecamatan.
“Tahun ini sekolah kami menjadi tuan rumah, sehingga uang komite dinaikkan menjadi Rp1,2 juta dari sebelumnya Rp500 ribu,” jelasnya.
Ia menyebut pungutan tersebut merupakan hasil kesepakatan komite sekolah dan orang tua siswa, serta tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada.
“Kami hanya berkonsultasi dengan pengawas sekolah,” katanya.
Tragedi ini menjadi sorotan nasional dan memantik perdebatan luas tentang akses pendidikan, kemiskinan, serta kegagalan negara melindungi anak-anak dari tekanan ekonomi di wilayah tertinggal.(æ/red)
