SIDOARJO, BeritaTKP – Kasus dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi bersama sejumlah pejabat terkait turun langsung mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, pada Rabu (2/9/2026).
Sidak tersebut dilakukan setelah 516 orang, mayoritas santri, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Subandi datang bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing, serta Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Kedatangan rombongan tersebut untuk melihat secara langsung kondisi SPPG yang menjadi salah satu titik penyedia makanan MBG bagi masyarakat.
427 Pasien Sudah Pulang
Di tengah proses penanganan kasus tersebut, Pemkab Sidoarjo memastikan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan medis.
Dari total 516 pasien yang sempat mendapat penanganan, sebanyak 427 orang telah diperbolehkan pulang. Sementara itu, 88 pasien lainnya masih menjalani perawatan.
Selain itu, masih terdapat satu pasien yang berada dalam tahap observasi.
Bupati Subandi menyampaikan kondisi pasien terus dipantau dan penanganan medis menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Jadi alhamdulillah hari ini yang sudah pulang kurang lebih 427 pasien. Yang masih belum 88. Jadi total 516. Observasi tinggal satu. Jadi hari ini, insyaallah pasien tertangani dengan baik,” ujar Subandi.
Bupati Minta BGN Evaluasi SPPG
Terkait persoalan tata kelola dapur MBG, Subandi menyatakan kewenangan evaluasi terhadap SPPG berada di tangan BGN.
Menurutnya, pemerintah daerah lebih berfokus pada penanganan masyarakat yang terdampak, sedangkan mekanisme penyelenggaraan dan evaluasi SPPG menjadi kewenangan lembaga terkait.
“Ya, jadi hari ini terkait masalah mekanisme dan lain-lain, biarkan nanti BGN yang menjawab. Ini bukan kemampuan kita. Kalau kita hanya penanganan pasien yang ada di rumah sakit,” katanya.
Subandi juga meminta adanya langkah tegas apabila hasil evaluasi menemukan adanya persoalan dalam pengelolaan SPPG Kalitengah.
Menurut dia, kejadian tersebut harus menjadi bahan koreksi agar kualitas penyelenggaraan program MBG di Sidoarjo semakin baik.
“Kalau rekomendasi, kita sebagai pemerintah daerah, ya mestinya dengan seperti ini yang tidak sesuai, ya kita mohon kepada BGN. Karena ini adalah kewenangan BGN. Dengan kondisi seperti ini, apa langkah yang dilakukan oleh BGN, ya ini harus tegas,” tegasnya.
Pemkab Tetap Dukung Program MBG
Meski terjadi dugaan keracunan, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung pelaksanaan program MBG.
Ia meminta persoalan yang muncul tidak serta-merta mengganggu keberlangsungan program. Menurutnya, jika terdapat kekurangan dalam tata kelola, hal tersebut harus diperbaiki.
“Jangan mengganggu program Presiden. Program yang baik ini, mari kita support, kita dukung. Kalau ada tata kelola yang kurang baik, ya kita benahi,” ujarnya.
Subandi berharap insiden di SPPG Kalitengah menjadi momentum evaluasi bagi penyelenggaraan MBG di Sidoarjo.
Terlebih, menurutnya, Sidoarjo memiliki sekitar 170 SPPG yang perlu terus mendapatkan pengawasan dan pembenahan agar program pemenuhan gizi tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Ini adalah sebagai koreksi kita sebagai pemerintah daerah kepada BGN. Mudah-mudahan dengan terjadi tadi malam, ini sebagai koreksi dari yang 170 SPPG. Mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti ini, lebih baik tata kelolanya,” pungkas Subandi.(æ/red)
