Malang, BeritaTKP.com – Pipa transmisi milik PDAM Kota Malang di Pulungdowo pecah. Hal ini berdampak atau mengganggu layanan para pelanggan (masyarakat Kota Malang).
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menanggapi kejadian jebolnya pipa di Pulungdowo ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. “Perumda Tugu Tirta merupakan mitra kerja kami. Dan kami selalu memantau, karena keluhan Masyarakat juga disampaikan melalui DPRD Kota Malang,” ucap Arief Wahyudi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dewan sering mengingatkan Perumda Tugu Tirta, baik melalui rapat kerja komisi dan fraksi.
Kondisi bagaimana dampak insiden jebolnya pipa transmisi milik PDAM Kota Malang di Pulungdowo.
Terutama berkaitan dengan lemahnya pelayanan perusahaan daerah yang mengelola dan melayani air minum bagi masyarakat Kota Malang. Serta kejadian pipa pecah yang kerap kali terjadi di Pulungdowo, Kabupaten Malang. “Jawaban dari direksi Perumda Tugu Tirta selalu dari itu ke itu saja, yang selalu menyalahkan pipa yang berasal dari hibah pemerintah pusat,” ujar Arief Wahyudi.
“Padahal, hibah atas pipa tersebut diberikan ketika direksi lama dan tidak pernah mengalami gangguan seperti saat ini,” lanjutnya.
Arief Wahyudi mengaku khawatir ada perhitungan yang salah dari direksi Perumda Tugu Tirta terkait dengan pipa transmisi di Pulungdowo ini.
Yakni spesifikasi pipa yang tidak sesuai dengan volume air yang masuk, sehingga pipa tidak mampu menahan tekanan. Hal ini yang menyebabkan pipa transmisi di Pulungdowo pecah untuk kesekian kalinya.
“Analisa saya ini tentu ada dasarnya, karena perusahaan daerah ini kan selalu mengejar sebanyak-banyaknya sambungan rumah agar memenuhi ketentuan dari pusat. Namun tidak memperhatikan sarana yang dimiliki,” ujarnya.
Arief Wahyudi menyarankan Perumda Tugu Tirta melakukan inovasi untuk mengatasi permasalahan yang kerap kali terjadi di Pulungdowo tersebut.
Dia juga meminta kepada Perumda Tugu Tirta agar tidak terlalu berharap banyak, dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat, yang belum tentu disetujui. “Jangan terlalu njagakno (berharap) bantuan dari pemerintah pusat yang belum tentu disetujui. Karena yang menjadi korban Masyarakat,” ujar Arief Wahyudi.
“Jangan sampai kesabaran Masyarakat sebagai pelanggan PDAM hilang dan mengambil langkah sendiri. Kasihan masyarakat,” tandasnya. (Din/RED)
