Mojokerto, BeritaTKP.com – Di tengah banyaknya keluhan wali muris sma negeri di Tulungagung, para wali murid SMAN Kota dan Kabupaten Juga kini mengeluhkan banyaknya nominal iuran yang harus mereka bayar. Bagaimana tidak, nilai iuran yang dibebankan kepada orang tua setiap siswa baru mulai dari Rp 1.650.000 sampai Rp 2.527.000.
Keluhan perkara uang iuran sekolah salah satunya datang dari wali murid kelas X SMAN 2 Kota Mojokerto berinisial NG (55). “Ada lagi iuran Idul Adha untuk tahun depan, SPP Rp 200.000, buku, pendidikan karakter Rp 450.000 dan macam-macam totalnya Rp 1.650.000. Jadi, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada rincian,” kata NG, Selasa (25/7/2023) kemarin.
Sebelum masuk tahun ajaran baru 2023-2024, dirinya bahkan sudah membayar seragam untuk putrinya sebanyak Rp 2.150.000. Namun, sebagai orang tua mau tak mau ia harus berupaya membayarnya. “Akhir bulan ini harus segera dibayar, tidak boleh dicicil. Anak kasihan kalau tidak bisa bayar, malu, mau tak mau orang tua mencarikan,” terangnya.
Bagi NG, iuran tersebut sangat memberatkan dirinya. NG berharap Pemprov Jatim menertibkan sekolah yang masih menarik iuran dari para orang tua siswa. “Tolong ditertibkan, jangan sekolahan menjadi seperti lahan persawahan yang setiap tahun harus panen,” cetusnya.
Diketahui, pada tahun ajaran sebelumnya, SMAN 2 Kota Mojokerto juga menarik iuran dari para wali murid. Wali Murid kelas XI berinisial ED mengatakan, bahwa ibu 3 anak ini mengaku harus membayar iuran Rp. 450.000 untuk pendidikan karakter siswa dan Rp 1 juta untuk berbagai kegiatan siswa selama 1 tahun.
Penghasilannya per bulan yang rata-rata hanya Rp 1,5 juta membuat ED keberatan membayar iuran tersebut. Tak ayal ia baru bisa melunasi iuran itu pada tahun ajaran 2023-2024. Itu pun ia membayar setelah mendapatkan bantuan dari sebuah yayasan. Sedangkan biaya seragam sekolah untuk putranya Rp 2.050.000 sudah ia lunasi sebelum tahun ajaran 2022-2023. “Bisa melunasi seragam karena utang bank titil Rp 1 juta, cicilan Rp 120.000 per pekan selama 10 minggu. Sisanya minta sumbangan saudara-saudara,” ungkapnya.
Iuran di SMAN 1 Puri Kabupaten yang dibebankan kepada par awlai murid malah mencapai Rp 2.527.000 per siswa. Iuran tersebut terdiri dari iuran dana wali tahun Rp 1.027.000 dan uang gedung Rp 1.500.000. Biaya tersebut belum termasuk seragam sekolah Rp 1.700.000 untuk siswi berhijab. Sehingga jika ditotal, para wali murid kelas X setidaknya membutuhkan biaya Rp 4.227.000.
Kepala SMAN 1 Puri, Herni Sudar Peristiwanti membenarkan adanya tarikan iuran dana awal tahun sebanyak Rp 1.027.000. Menurutnya, iuran tersebut bersifat tidak mengikat. “Sudah kami sosialisasikan kepada komite dan orang tua siswa. Sifatnya tidak mengikat yang rutin setiap bulan, boleh mengajukan keringanan bagi yang tidak mampu,” jelasnya.
Herni merinci, iuran dana awal tahun tersebut digunakan untuk sumbangan masyarakat dana sharing operasional sekolah selama 1 bulan Rp 235.000, kurban Idul Adha bagi siswa muslim untuk tahun depan Rp 50.000, foto buku induk, kartu pelajar, kartu perpustakaan dan asuransi Rp 60.000, simpanan pokok sebagai anggota koperasi siswa Rp 10.000 sekali setahun, program sekolah adiwiyata Rp 150.000 setahun.
Juga untuk tabungan kegiatan studi kampus 1 bulan Rp 50.000, kalender Rp 60.000, iuran PMI, Pramuka, PHBN, iuran keagamaan dan lintas sektoral Rp 150.000 setahun, program peningkatan prestasi dan layanan siswa Rp 250.000 setahun, simpanan wajib koperasi siswa Rp 12.000 setahun. “Simpanan pokok dan wajib akan dikembalikan kepada siswa ketika lulus,” ujarnya.
Terkait uang gedung Rp 1,5 juta per siswa, lanjut Herni, rencananya untuk membangun penutup dan peredam castle arena atau lapangan basket SMAN 1 Puri. Menurutnya, nilai uang gedung tersebut masih dimusyawarahkan oleh komite sekolah dengan para wali murid.
“Itu (castle arena) kan tidak tertutup dan tidak ada peredam suaranya. Sehingga saya dikomplain penduduk belakang sekolah. Akhirnya saya curhat ke komite, komite musyawarah dengan orang tua siswa,” terangnya.
Guna merampungkan pembangunan tersebut, kata Herni, dibutuhkan biaya sebanyak Rp 1,1 miliar. Sekalipun uang gedung Rp 1,5 juta disetujui semua wlai murid, dana yang terkumpul Rp 648 juta. Sebab siswa kelas X SMAN 1 Puri saat ini 432 anak. Ia menegaskan uang gedung bersifat tidak memaksa. Artinya, para orang tua siswa yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan.
“Banyak yang mengajukan permohonan keringanan. Sehingga tidak semua 432 siswa akan membayar Rp 1,5 juta. Jadi, uang gedung belum deal, masih proses musyawarah. Dari dulu kalau orang tua keberatan, tidak mau bayar tidak masalah. Syaratnya (menyerahkan) surat keterangan tak mampu (SKTM) dari desa atau KIP. Banyak yang sudah mengajukan keringanan, sedang kami proses,” jelasnya.
Sama dengan seragam sekolah, Herni menambahkan, biaya seragam sebanyak Rp 1,7 juta terinci untuk membeli kain 1 stel abu-abu putih, kain 1 stel seragam Pramuka, kain 1 stel seragam khas, seragam olahraga, sepasang sepatu, serta atribut dari topi, jilbab, sampai kaus kaki. “Tidak wajib membeli seragam di SMAN 1 Puri, boleh beli di luar, tapi nanti warnanya tidak sama. Namun, bagi kami tidak masalah, kami tidak memaksa,” tegasnya.
Sementara itu, SMAN 1 Sooko juga menarik iuran bdengan nominal besar, yakni Rp 720.000 per siswa. Menurut wali murid berinisial IK (43), iuran tersebut digunakan untuk psikotes siswa, kalender dan berbagai kegiatan siswa selama 1 tahun. Ia mengaku sudah mendapatkan penjelasan ketika rapat bersama pihak sekolah dan komite sekolah beberapa waktu lalu. “Iuran itu sudah menjadi kesepakatan bersama Wali murid, komite dan pihak sekolah. Juga bisa dicicil 2 kali,” jelasnya.
Dengan adanya banyak keluhan dari wali murid, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Candindik) Jatim Wilayah Kabupaten-Kota Mojokerto Trisilo Budi Prasetyo mengaku telah membuat kebijakan kepada semua SMA dan SMK negeri di Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Kebijakan tersebut antara lain seragam tidak wajib bagi siswa baru karena bisa memakai seragam dari SMP kalau masih bisa dipakai. Ia juga sudah memerintahkan kepada semua kepala sekolah agar tidak mewajibkan membeli seragam baru. “Bagi siswa yang tidak mampu bisa di bantu dibebaskan antara lain sumbangan sukarela dan biaya kegiatan insidental sekolah,” tandasnya. (Din/RED)
