Jakarta, BeritaTKP.com – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan ribuan sepeda motor listrik operasional kepada guru honorer mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menjadi barang mangkrak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan bahwa pengalihan motor listrik kepada guru honorer merupakan pilihan yang lebih tepat dibanding membiarkan kendaraan tersebut tidak termanfaatkan.
“Dalam rapat dengan Komisi IX, Wakil Kepala BGN menyampaikan rencana hibah motor listrik kepada guru honorer di daerah. Saya mendukung langkah tersebut karena aset yang sudah dibeli harus tetap memiliki manfaat,” ujar Yahya, Sabtu (20/6/2026).
Meski mendukung program hibah, Yahya mengaku sejak awal mempertanyakan pengadaan motor listrik yang diperuntukkan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan kerja para pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai aktivitas operasional SPPG tidak membutuhkan mobilitas tinggi sehingga pengadaan motor listrik dinilai kurang memiliki urgensi.
Selain itu, Yahya mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR tidak pernah menerima penjelasan rinci terkait proyek pengadaan kendaraan tersebut pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya. Kondisi itu, kata dia, membuat fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran negara tidak berjalan secara maksimal.
Tak hanya soal kebutuhan, Yahya juga menyoroti aspek pengadaan yang dianggap kurang matang. Ia menilai perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan layanan purna jual yang memadai serta muncul dugaan adanya penggelembungan harga dalam proses pengadaan.
BGN Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Sementara itu, Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa motor listrik tersebut merupakan aset yang dibeli pada tahun 2025 oleh kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Agustina, pihaknya kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset yang telah dibelanjakan, termasuk perangkat teknologi informasi, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kami ingin seluruh aset yang sudah dibeli dapat dimaksimalkan penggunaannya. Bukan hanya motor listrik, tetapi juga berbagai perangkat lain yang dibeli pada tahun 2025,” ujarnya usai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen.
Namun sebelum proses hibah dilaksanakan, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung guna memastikan seluruh tahapan administrasi dan aspek hukum berjalan sesuai ketentuan.
Bagian dari Efisiensi Anggaran 2026
Agustina menegaskan bahwa optimalisasi aset lama merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang tengah diterapkan BGN pada tahun 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pengadaan barang baru yang memiliki fungsi serupa dengan aset yang telah tersedia akan dihentikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami melakukan penyisiran anggaran secara menyeluruh. Jika ada kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi oleh aset yang tersedia dari tahun sebelumnya, maka tidak akan dilakukan pengadaan baru,” tegasnya.
Rencana hibah motor listrik kepada guru honorer pun diharapkan tidak hanya menyelamatkan aset negara yang telanjur dibeli, tetapi juga membantu menunjang mobilitas tenaga pendidik di berbagai daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana transportasi.(æ/red)
