NTT, BeritaTKP.com – Kematian YBR (10), seorang siswa sekolah dasar di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya, menyisakan duka mendalam sekaligus membuka perhatian terhadap persoalan pendataan sosial dan administrasi kependudukan di daerah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memastikan bahwa keluarga korban selama ini tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh kendala administrasi kependudukan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, menjelaskan bahwa ibu korban secara de facto telah tinggal di Desa Naruwolo selama kurang lebih 11 tahun. Namun secara administratif, status kependudukannya masih tercatat sebagai warga Kabupaten Nagekeo.
“Ibu korban masih ber-KTP Nagekeo, meskipun sudah lama tinggal di Desa Naruwolo. Akibatnya, keluarga tersebut tidak tercatat dalam sistem bantuan sosial di Kabupaten Ngada,” ujar Gerardus, Kamis (5/2/2026).
Pasca peristiwa tersebut, pihak Dukcapil langsung melakukan langkah jemput bola untuk memproses perpindahan domisili keluarga korban agar dapat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami langsung mendata dan memproses kepindahan penduduk. Seluruh dokumen kependudukan akan segera diselesaikan,” katanya.
YBR diketahui tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok bambu sederhana. Korban ditemukan meninggal dunia di pondok tersebut pada Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 12.30 Wita.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa korban mengalami kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sehari sebelum kejadian, korban sempat tidur bersama ibunya, MGT (47), dan meminta dibelikan buku serta alat tulis. Namun permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena kondisi keuangan keluarga.
Korban juga sempat meninggalkan tulisan tangan untuk ibunya sebelum ditemukan meninggal dunia.
Menanggapi peristiwa ini, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa kasus tersebut menunjukkan masih adanya persoalan kemiskinan yang berdampak pada kondisi psikologis anak.
“Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kemiskinan masih dirasakan sebagian keluarga dan dapat berdampak pada kesehatan mental anak,” ujar Budiman saat dihubungi, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah tengah menggalakkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan dan fasilitas belajar yang memadai.
“Ke depan, Sekolah Rakyat akan diintegrasikan dengan perumahan rakyat dan ekosistem pemberdayaan ekonomi. Semua proses ini sedang berjalan,” katanya.
Budiman juga meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengambil langkah konkret dalam memulihkan kondisi ekonomi dan psikologis keluarga korban.(æ/red)
