Surabaya, BeritaTKP.com – Sebanyak 500 buruh yang berada di kawasan Jawa Timur akan menggelar demo unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur Jazuli mengatakan, buruh yang mengikuti aksi ini berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pasuruan, hingga Kabupaten Tuban.
“Massa aksi mulai berangkat dari daerah masing-masing untuk bertemu di titik kumpul utama di Jalan Frontage Ahmad Yani sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian bergerak bersama ke Gedung Negara Grahadi,” kata Jazuli, Rabu (31/8/2022).
Jazuli mengungkap, demo buruh kali ini bermaksud untuk menolak dan mengecam rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan lonjakan inflasi yang diprediksi bisa tembus di angka 6,5%.
“Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan inflasi yang tajam dan harga pertalite yang rencananya dipatok Rp 10.000 akan membuat inflasi tembus di angka 6,5 persen. Sekarang inflasi sudah 4,9 persen. Lonjakan inflasi bisa berdampak ke pelemahan daya beli masyarakat, apalagi sudah tiga tahun berturut-turut ini buruh pabrik tidak naik upah minimumnya,” ujarnya.
Kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan upah. Bahkan, sampai 5 tahun mendatang, sesuai UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law). Menurutnya, hal ini akan membuat daya beli terpuruk anjlok hingga 50% lebih.
Selain itu, buruh juga menyoroti risiko terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran karena kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM. Harga energi (BBM) yang naik akan membebani biaya produksi perusahaan yang berimbas pada efisiensi dengan cara PHK buruh.
“Pemerintah tidak bisa membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain tanpa melihat income per kapitanya. Tidak tepat jika alasan kenaikan pertalite dan solar subsidi karena untuk kelestarian lingkungan, faktanya masih banyak industry-industri besar yang masih memakai batu bara dan diesel,” tuturnya.
Jazuli menilai, sekitar 120 juta pengguna motor dan angkutan umum dari kelas menengah ke bawah sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Lantas, ia menyarankan agar pemerintah memisahkan pengguna BBM subsidi dan nonsubsidi.
“Misalnya, sepeda motor dan angkutan umum tidak mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, kemudian untuk mobil di atas 2005 harus memakai BBM non subsidi, karena orang kaya rata-rata tidak menggunakan mobil tua,” tutupnya. (Din/RED)
