JAKARTA, BeritaTKP.com – Pemerintah memutuskan melakukan penataan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG selama satu bulan ke depan. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk potensi pemborosan anggaran hingga sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah menemukan berbagai masalah yang perlu segera dibenahi.
Menurut Zulhas, penataan ini dilakukan sesuai arahan Presiden agar tata kelola dan manajemen program MBG bisa berjalan lebih rapi, efektif, dan tepat sasaran.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan pembenahan. Program yang sudah berjalan baik akan tetap diteruskan, sementara bagian yang bermasalah akan dievaluasi dan ditata ulang.
Salah satu temuan utama yang menjadi sorotan adalah membengkaknya jumlah titik layanan MBG. Rencana awal program tersebut hanya mencakup sekitar 21.000 titik layanan, namun dalam pelaksanaannya jumlahnya naik menjadi 27.877 titik.
Artinya, ada tambahan sekitar 6.877 titik layanan dari rencana awal. Pemerintah menduga pembengkakan ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang cukup besar.
Zulhas menyebut, apabila setiap titik tambahan membutuhkan biaya sekitar Rp6 juta per hari, maka dalam satu bulan potensi pengeluaran tambahan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Jika dihitung dalam satu tahun, angkanya bisa tembus sekitar Rp12 triliun.
Selain persoalan jumlah titik layanan, pemerintah juga menemukan masalah dalam pengembangan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Awalnya, program di wilayah 3T direncanakan hanya mencakup sekitar 2.000 titik. Namun, jumlah itu kemudian melonjak menjadi 8.670 titik.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan sudah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Kondisi ini membuat sejumlah investor telah menempatkan dana pembiayaan di perbankan.
Peningkatan jumlah titik yang cukup besar ini akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama masa penataan satu bulan ke depan.
Selain tata kelola anggaran dan jumlah titik layanan, pemerintah juga akan memperbaiki kualitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi persoalan keamanan pangan dalam program MBG. Ia menekankan bahwa kasus keracunan tidak boleh lagi terjadi, meskipun hanya satu kasus.
Menurutnya, aspek keamanan makanan harus menjadi prioritas utama karena program MBG menyasar masyarakat luas, termasuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
Penataan ulang ini diharapkan membuat program MBG berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan anggaran besar yang digunakan benar-benar sampai kepada penerima manfaat, bukan justru bocor karena tata kelola yang tidak rapi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program besar dengan anggaran besar membutuhkan pengawasan yang kuat. Program yang tujuannya baik tetap harus dijalankan dengan manajemen yang jelas, data yang akurat, dan sistem pengendalian yang ketat agar tidak menimbulkan pemborosan.(æ/red)
