Sidoarjo, BeritaTKP.com – Area makam seluas 96 x 4 meter yang di Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo terkena dampak pembangunan proyek frontage road (FR). Saat ini sudah dilakukan pemindahan makan di area tersebut. Namun pengganti area pemakaman tersebut belum ada penggantinya.
Salah satu toko masyarakat Desa Waru benama Basuki mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah desa (Musdes) makam tersebut bisa direlokasi jika sudah ada penggantinya. Diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun, area makan tersebut akan penuh sebab semakin hari semakin sempit.
“Saat ini makam yang terdampak sudah dipindah ke area yang kosong. Ada sekitar 300 persil makam. Lahan yang tersedia juga semakin sempit. Sedangkan pengganti lahannya belum jelas,” Kata Basuki saat memperlihatkan kondisi area pemakaman yang sudah padat itu, Jumat (2/6/2023) kemarin.
Warga desa setempat berharap dan memohon kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk menyediakan lahan pengganti makam karena sebelumnya area pemakanan Desa Waru dibongkar. “Intinya dari warga adalah yang terpenting saat ini disegerakan mencari tanah pengganti,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Anwar dari LPM Desa Waru. Ia mengatakan ada beberapa opsi lahan pengganti. Namun sejauh ini masih belum ada kepastian. Bahkan opsi yang ditawarkan dari warga terindikasi bakal tidak disetujui.
“Ternyata dari sekian yang kita ajukan semua juga ada indikasi ditolak. Mangkanya itu salah satu opsi kita ya di tanah milik Varia Usaha (sebelah selatan makam) dan juga di lahan seberang barat jalan,” imbuhnya.
Sementara itu, Nawari selaku Camat Waru menuturkan, opsi area makam yang diusulkan oleh warga sudah ditampung oleh Pemkab Sidoarjo. Tapi untuk memutuskan pergantian area makam tersebut tidak dapat dilakukan serta merta. Masih ada proses yang haru dilalui, termasuk appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Tapi kan memang semua butuh proses, dan mekanismenya tidak bisa langsung tunjuk. Ada KJPP yang menilai dan mengkaji yang nanti hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah,” terang Nawari.
Proses penilaian dan pengkajian dari KJPP tersebut belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan. Yang pasti ia menjamin pemerintah akan mengganti lahan area terdampak dari FR tersebut. “Penggantian lahan itu sudah memang tugas pemerintah. Pemerintah tidak akan meninggalkan warga begitu saja. Nantinya bila hasil kajian KJPP turun maka akan disosialisasikan lagi ke warga,” pungkasnya. (Din/RED)
