Surabaya, BeritaTKP.com – Rombongan Belajar (Rombel) PPDB SMP terpantau pada tahun ini dikurangi. Hal itu membuat siswa SD yang berkesempatan masuk SMP Negeri jadi berkurang.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Hari Santoso saat menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, pada Selasa (1/8/2023) lalu mengaku kecewa dengan siswa PPDB tahun ini. “Yang pertama saya kecewa karena PPDB tahun ini SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel biasanya 10 kelas sekarang cuma 9 atau 8 kelas. Padahal kelulusan SD tidak lebih kecil dari tahun kemarin,” ujar Hari.
Menurutnya, dampak penurunan jumlah Rombel tersebut sangat dirasakan oleh siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak bisa keterima masuk SMP Negeri. “Kalau lari ke prestasi presentasi tetapi hanya segitu akhirnya semua zonasi ini pertarungan ketat dan banyak yang gak dapat bangku sekolah negeri,” terang dia.
Bila rombel SMP dikurangi, maka solusinya adalah menggeratiskan biaya sekolah bagi siswa kurang mampu yang tidak bisa masuk negeri, terutama bagi mereka yang masuk MBR. “Alasan pengurangan rombel tidak dijelaskan secara signifikan. Tapi ini dirpediksi karena khawatir swasta tidak dapat siswa,” katanya.
Hari menjelaskan hingga saat ini masih ada 4.628 siswa SD yang belum mendaftar ke SMP. Sementara jumlah lulusan yang ada adalah 38.815 siswa SD. “4.600 itu kemana, kalau bisa masuk rombel negeri itu ditambah atau swasta gratis,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahw dirinya tak mengurangi jumlah rombongan belajar SMP. “Endak (tidak ada pengurangan rombel). kan rombel lulusan tahun ke tahun kan ndak sama. Yang lulus ini indikator untuk penerimaan tahun ajaran baru,” ujarnya.
Menurunnya jumlah rombel SMP juga dikarenakan ada sekolah yang mengubah kelas menjadi laboratorium. “Karena kurikulum merdeka itu kan banyak proyek. Jadi nanti imbang antara akademik. Nanti projek yang nyangkut karakter, talenta itu imbang, karena fasilitas dan lainnya ada. Kalau dipaksakan, nanti double sift kan kasihan,” jelasnya.
Ditanya soal 4.000 siswa lulusan SD yang belum mendaftar sekolah akan dilakukan analisa. Apakah pergi ke pondok pesantren atau ke luar. “Nah itu kita analisa, nanti dia ke mana. Bisa jadi mondok, bisa jadi luar kota, itu dievaluasi,” pungkasnya. (Din/RED)
