Bojonegoro, BeritaTKP.com – Dua oknum guru SMPN 6 Bojonegoro yang masing-masing berinisial ES dan RA, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau penyelewengan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020-2021.
ES yang berperan sebagai bendahara sekolah dan RA sebagai operator dana BOS di SMPN 6 Bojonegoro ini ditetapkan tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri setempat, pada Selasa (21/2/2023) kemarin.
Terlihat pada jam 09.00 WIB kemarin, kedua guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif itu memasuki ruang pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Selang lima jam kemudian sekitar pukul 14.30 WIB kedua tersangka berinisial EG dan RA keluar dari Kantor Kejari dengan menggunakan rompi tahanan Kejaksaan. Keduanya ditahan di Lapas Klas IIA Bojonegoro.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro, Badrut Tamam menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus (pidsus), kedua tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama kepala sekolah, almarhum Lasiran dengan melakukan penyimpangan pengelolaan dana Bos di SMPN 6 Bojonegoro tahun anggaran 2020 dan 2021.
“Penyimpangan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah mempergunakan dana BOS Tahun 2020 dan 2021 senilai Rp1,4 miliar, tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, keduanya diduga juga melakukan mark-up SPJ (laporan pertanggungjawaban),” jelas Badrut Tamam.
“Akibatnya total kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp695 juta dari Rp1,4 Milyar dana BOS yang diterima. Sementara, tim penyidik berhasil menyita uang sebesar Rp335 juta,” beber pria asal Madura itu.
Atas perbuatannya, tersangka dikenakan sangkaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 15 ayat 1 Undang-undang RI tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah UU RI No.20 tahun 2021 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. “Artinya nanti akan terdapat tersangka-tersangka selanjutnya yang akan diamankan,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 20-an saksi diperiksa dalam kasus tersebut, yang terdiri Kepala Sekolah, Guru, Rekanan, dan pihak Dinas Pendidikan. Dugaan penyelewengannya pengadaan barang atau jasa. Ada yang di-markup harganya pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan ada juga yang fiktif. (Din/RED)
