Jakarta,BeritaTKP.com– Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, fakta di awal dirinya menjabat sebagai menteri sosial, ia banyak menemukan permasalahan terkait data-data para penerima bantuan sosial (bansos).
Perempuan yang akrab disapa Risma ini menyampaikan permasalahan data yang dimaksud terkait dengan ketidakakuratan data yang diterima, yakni adanya duplikasi atau data ganda yang terdaftar.
“Salah satu temuan dari KPK adalah, karena tidak data kependudukan itu ditenggarai banyak sekali dupllikasi atau data ganda. Itu temuan BPKP dan KPK,” kata Risma dalam sebuah webinar, Kamis (12/8/2021).
Menurut Risma, adanya ketidakakuratan data ini berdampak kepada adanya kerugian pada negara bahkan kesalahan dalam menjalankan program bantuan. Oleh karena itu, Risma sebagai menteri sosial yang baru pun mencoba menganalisa permasalahan yang ada. Ia menemukan, permasalahan itu terletak kepada empat sumber data penerima bantuan sosial, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Program Keluarga Harapan (PKH), data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan data Bantuan Sosial Tunai (BST).
Politisi dari PDI Perjuangan ini kemudian mencoba mengintegrasikan keempat data tersebut dengan berbasis data kependudukan. “Dan dari situlah ketahuan bahwa ternyata memang ada beberapa nama yang kemudian ganda,” ucap dia.
Menurut Risma, awalnya ia menemukan sebanyak 193 juta jiwa dari keempat basis data yang ada. Namun, setelah ia melakukan integrasi sistem dengan mencocokan data yang ada dengan data kependudukan, Risma menemukan sekitar sebanyak 21 juta data ganda.
“Nah kemudian pada saat itu kita temukan kurang lebih ada sebanyak 21 juta yang ternyata ganda dan kemudian juga tidak padan dengan data kependudukan,” kata dia. Atas temuan itu, ia pun langsung menonaktifkan data-data ganda tersebut.
Risma juga meminta daerah untuk kembali melakukan perbaikan dan mengusulkan data-data para penerima bantuan sosial yang baru. “Kenapa kita kembalikan daerah? Karena memang sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2011 bahwa untuk data fakir miskin itu berangkatnya dari daerah, karena itu kemudian kenapa kami meminta daerah untuk perbaikan dan pengusulannya,” kata Risma.
Lebih lanjut, kini Risma terus melakukan perbaruan pada data penerima manfaat bansos setiap bulannya. Menurut dia, perbaruan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya perubahan data karena adanya warga yang meninggal dunia, sakit, pindah domisili, ataupun terdampak bencana. “Kemudian, ada daerah yang semula mungkin dia tidak termasuk miskin tapi karena terkena bencana sehingga kemudian mereka mengusulkan data baru,” jelas Risma. (RED)
