Bangkalan, Berita TKP.com – Aliansi Honorer Bersatu(AHB) Bangkalan yang merupakan perkumpulan para PPPK PW(paruh waktu) secara resmi menggaungkan estafet perjuangan dengan mengusung tema Silaturahmi NasionaL (SILATNAS) ke jakarta,7 Desember 2026 mendatang.
Gerakan tersebut muncul sebagai bentuk reaski dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang akan mengangkat seluruh PPPK PW secara bertahap mulai januari tahun 2027,namun hanya di lokuskan pada PW guru seluruh indonesia.
Sedangkan unsur PPPK PW bukan guru saja melainkan teknis, Nakes maupun tenaga pendidik.
Point penting AHB SILATNAS ke jakarta tak lepas dari keadilan yang merata bagi semua unsur PPPK PW bukan skala prioritas 1 unsur yaitu guru PW.
pengabdian PPPK PW semua merata dan sama selayaknya pemerintah memberikan hak yang sama bagi semua elemen PPPK PW.
Ketua AHB bangkalan Mar’um menjelaskan bahwa ketidak adilan pemerintah pusat dan DPR yang membuat AHB Bangkalan bersuara memperjuangkan hak mereka.
Menurutnya teknis, guru dan nakes sama kedudukan nya PPPK PW namun faktanya hanya guru PPPK PW yang akan diangkat bertahap di 2027.
“Kita menuntut keadilan. Artinya harusnya ada kesetaraan antara guru, teknis, dan nakes karena status nya sama.
Sama-sama ASN PARUH WAKTU namun kenapa ada perlakuan berdeba dari pemerintah pusat dan DPR” Jelas mar’um.
Dirinya juga menegaskan tidak pernah mempersoalkan perhatian pemerintah pusat terhadap Guru PW namun keadilan perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat karena guru, nakes, teknis memiliki peran masing-masing untuk tetap berjalannya roda pemerintahan.
“Kami tidak mempersoalkan jika guru mendapat perhatian. Tetapi jangan sampai karena satu roda di anggap lebih penting, roda lainnya justru di abaikan. Negara berjalan dengan banyak roda.
Guru mendidik, nakes melayani kesehatan dan tenaga teknis menjalankan pelayanan serta administrasi pemerintahan” tambahnya
Salah satu pengurus AHB berharap kesejahteraan PPPK PW di perhatikan dengan kesama rataan perlakuan dari pemerintah. Mengingat pengabdian mereka ke pemerintah daerah sudah puluhan tahun dimana dulu berstatus Tenaga Harian Lepas(THL).
“Sebagai ex-THL Bangkalan yang sudah mengabdi puluhan tahun, kami berharap agar pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan kami.
Saya pribadi masuk THL dari 2008 mas sampai sekarang belum ada kepastian.” Ungkap Faiz
Kebijakan pemerintah dan DPR yang sepakat mengangkat hanya PPPK PW guru di tahun 2027 menyebabkan gelombang suara akan keadilan bergema di berbagai daerah di indonesia.
Isu mengenai tenaga teknis dan tenaga kesehatan (nakes) yang merasa “dianaktirikan” oleh pemerintah saat ini menjadi sorotan tajam.(Tim/I’m)
