Malang, BeritaTKP.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan savana atau bukit teletubbies di Wisata Gunung Bromo akibat kelalaian sekelompok prewedding yang menyalakan flare membuat pihak pengelola wisata mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kerugian ini baru dihitung sejak kebakaran yang membuat kawasan Gunung Bromo ditutup sejak 6 hingga 10 September 2023.
“Kita hitung luasnya per 10 September sekitar 504 hektare, dampak juga sudah hitung estimasi sekitar Rp5,4 miliar,” ujar Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Hendro Widjanarko ditemui di kawasan Bukit Teletubbies, Savana Gunung Bromo, dilansir dari inewsjatim, Kamis (21/9/2023).
Jumlah tersebut telah mencakup dalam proses pemadaman manual dari darat, kerugian hilangnya habitat flora fauna, perkiraan biaya untuk pemulihan ekosistem dan kerugian para pelaku wisata. “Itu dari kita pendekatan biaya pemadaman, kemudian nanti kerugian kehilangan habitat satwa dengan pendekatan biaya pemulihan ekosistem. Kemudian juga akibat hilangnya jasa rekreasi,” katanya.
Menurut Hendro, banyaknya wisatawan yang tidak berkunjung sejak ditutupnya Bromo mempengaruhi perputaran ekonomi bagi pelaku wisata mulai dari komunitas jeep, warung tutup, penginapan hotel homestay yang terdampak hingga pelaku penyewaan kuda.
“Itu tanggal 6 – 10 September saja, belum sampai 19 kemarin. Untuk kerugian rekreasi gabungan antara PNBP (Pendapat Negara Bukan Pajak). Kemudian teman-teman penyedia jasa jeep, warung hotel, homestay, nanti rinciannya akan kita kasihkan, tapi total 3 unsur tadi gabungan Rp5,4 miliar itu,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, estimasi perhitungan kerugian itu di luar biaya beban pemadaman api melalui jalur udara melalui helikopter yang dikerahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu ada beberapa kerusakan pipa-pipa air milik warga yang menyebabkan adanya krisis air bersih di warga sekitar Gunung Bromo.
“Angka itu di luar biaya water bombing yang dilaksanakan BNPB. Kemudian di luar biaya air masyarakat yang rusak, rencananya akan diganti Pemprov Jatim sesuai arahan Gubernur Jawa Timur,” ujarnya. (Din/RED)
