SURABAYA, BeritaTKP.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., menyampaikan tanggapan resmi terkait sejumlah pemberitaan mengenai penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya yang beredar di media online dan media sosial dalam beberapa pekan terakhir.

Melalui siaran pers bernomor PR-23/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal 13 November 2026, Kajari Surabaya menyampaikan apresiasi atas informasi dan pemberitaan yang disampaikan oleh media. Ia juga berharap agar pemberitaan dapat menyajikan informasi secara utuh dari berbagai pihak sesuai dengan kaidah penulisan jurnalistik.

Dalam keterangannya, Tri Anggoro Mukti menegaskan bahwa setiap proses penanganan perkara perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari awal hingga akhir proses hukum.

Menurutnya, dalam menentukan tuntutan pidana, Penuntut Umum harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

Selain itu, penentuan tuntutan juga harus tetap mengedepankan sikap humanis serta memperhatikan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat secara berimbang.

Terkait pelaksanaan persidangan, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menjelaskan bahwa terdakwa dijemput menggunakan kendaraan tahanan yang tersedia dan diperlakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terdakwa selama proses tersebut, pihaknya menyatakan akan mengambil tindakan secara tegas dan terukur.

Kajari Surabaya juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan dalam proses penanganan perkara.

Masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan melalui layanan SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui situs resmi www.lapor.go.id.

Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui hotline laporan Kejaksaan Negeri Surabaya di nomor 08213311700.

Dalam siaran pers tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Surabaya menegaskan tidak akan menoleransi perbuatan yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kota Surabaya.

Pernyataan resmi tersebut ditandatangani atas nama Kajari Surabaya oleh Kasi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H., di Surabaya pada 13 November 2026. (yanto)