SURABAYA, BERITA TKP – Keberadaan gudang penyimpanan tiang wifi yang diduga milik Internet Rakyat (IRA) di Jl. Diponegoro 232A belakang, Surabaya, kini jadi sorotan tajam warga dan awak media.
Hasil penelusuran Tim Investigasi BERITA TKP di lapangan, gudang tersebut diduga banyak penyimpangan. Mulai dari legalitas gudang, izin penyimpanan tiang, hingga kontribusi untuk kampung sekitar yang disebut warga tidak pernah jelas.
Saat dikonfirmasi, beberapa tokoh masyarakat sekitar membenarkan adanya keluhan warga terkait aktivitas gudang tersebut. Aktivitas bongkar muat dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan.
“Seharusnya setiap kegiatan tiang wifi apa pun itu ada prosedurnya. Penyewaan gudang, penyimpanan tiang, pemasangan, semua harus ada dokumen resmi. Bukan main sabotase seperti ini,” ujar salah satu tokoh masyarakat kepada BERITA TKP.
Yang paling dipertanyakan warga:
- Mana dokumen legalitasnya?
- Mana izin gudangnya?
- Mana kontribusi untuk kampung?
Hingga berita ini naik, penanggung jawab Internet Rakyat (IRA) belum berhasil memberikan klarifikasi resmi terkait dokumen legalitas gudang tersebut.
DASAR HUKUM YANG DIDUGA DILANGGAR
Tim Redaksi BERITA TKP merujuk pada sejumlah regulasi yang berlaku:
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 11 ayat (1): Penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin dari Menteri.
Pasal 13: Penyelenggaraan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis, dan tidak merugikan masyarakat.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 7–Pasal 12: Setiap kegiatan usaha, termasuk pergudangan dan infrastruktur telekomunikasi, wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko. Tanpa NIB dan izin, kegiatan usaha dinyatakan ilegal.
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. UU No. 6 Tahun 2023
Pasal 7 ayat (1): Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
Pasal 8: Bangunan gedung wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) / IMB. Gudang tanpa PBG diduga melanggar aturan tata bangunan.
- Permenkominfo No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
Pembangunan dan penempatan infrastruktur telekomunikasi termasuk tiang dan perangkat pendukungnya wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan lingkungan.
- Perda Kota Surabaya tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Pasal tentang Ketertiban Umum: Setiap kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan, kebisingan, dan tidak memiliki izin dapat ditertibkan oleh Satpol PP.
- KUHP Baru – UU No. 1 Tahun 2023
Pasal 263: Jika terbukti ada dokumen yang dipalsukan untuk melegalkan kegiatan usaha, pelaku dapat diancam pidana.
Dengan banyaknya dugaan pelanggaran tersebut, BERITA TKP mendesak:
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP Surabaya untuk membuka dan memeriksa izin gudang IRA.
- Dinas Kominfo Surabaya & Diskominfo Jatim untuk memeriksa legalitas jaringan dan tiang wifi IRA.
- Satpol PP Surabaya untuk menertibkan jika terbukti tidak berizin.
- Polrestabes Surabaya untuk menyelidiki jika ada dugaan pemalsuan dokumen.
“Jangan sampai Surabaya jadi lahan liar pemasangan tiang wifi tanpa aturan. Warga dirugikan, kampung tidak dapat kontribusi, tapi pengusaha meraup untung,” tutup warga.
BERITA TKP akan terus mengawal kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak Internet Rakyat (IRA). (Heri)
