JOMBANG, BeritaTKP.COM – Dugaan pengambilan kabel milik PT Telkom Indonesia di wilayah Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan publik. Belum adanya tanggapan dari Kasat Reskrim Polres Jombang saat dikonfirmasi wartawan memunculkan pertanyaan serius mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat dan transparansi penanganan perkara tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan yang jelas: apakah aktivitas pengambilan kabel tersebut telah diperiksa secara menyeluruh, apakah pihak yang melakukan pekerjaan memiliki izin dan dasar hukum yang sah, serta sejauh mana langkah kepolisian dalam menindaklanjuti informasi yang diterima.
Sebelumnya, BeritaTKP.com telah memberitakan dugaan aktivitas pengambilan atau penarikan kabel Telkom di wilayah Kecamatan Jatipelem dan Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dalam informasi yang dihimpun redaksi, masyarakat disebut telah menyampaikan pengaduan melalui layanan darurat kepolisian 110 sekitar pukul 00.10 WIB.
Petugas kepolisian dikabarkan telah mendatangi lokasi. Namun, berdasarkan informasi yang diterima redaksi, aktivitas tersebut kembali dipertanyakan setelah dilakukan pengecekan ulang sekitar pukul 03.18 WIB, ketika kegiatan serupa disebut masih berlangsung.
Rangkaian informasi ini menuntut klarifikasi yang menyeluruh. Jika pekerjaan tersebut merupakan kegiatan resmi, dasar perizinan dan status aset kabel perlu dijelaskan. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, aparat diharapkan menindaklanjutinya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
KASAT RESKRIM BELUM MERESPONS, TRANSPARANSI PENANGANAN DIPERTANYAKAN
Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, S.T.K., S.I.K., sebagaimana disebut dalam pemberitaan sebelumnya, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan terkait dugaan aktivitas tersebut.
Belum adanya respons bukanlah bukti bahwa aparat melakukan pelanggaran. Namun, ketika muncul dugaan pengambilan aset yang perlu diperiksa legalitasnya, penjelasan resmi dari pihak berwenang menjadi penting untuk menjawab keresahan masyarakat dan menghindari berkembangnya spekulasi.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: sejauh mana laporan masyarakat telah ditindaklanjuti, dan apa hasil pemeriksaan di lapangan?
Masyarakat berhak berharap agar setiap pengaduan ditangani secara profesional, terlebih ketika laporan tersebut menyangkut dugaan pengambilan aset dan membutuhkan kepastian hukum. Konfirmasi media juga menjadi bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang, bukan alasan untuk menghakimi pihak tertentu.
Karena itu, Polres Jombang diharapkan segera memberikan keterangan resmi mengenai status penanganan informasi tersebut, termasuk langkah yang telah dilakukan dan apakah diperlukan pemeriksaan lanjutan.
KAPOLDA JATIM DAN KAPOLRI DITANTANG MEMASTIKAN PENGAWASAN BERJALAN
Peristiwa ini menjadi momentum bagi pimpinan Polri, khususnya Kapolda Jawa Timur dan Kapolri, untuk memastikan bahwa mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat serta pengawasan terhadap jajaran di daerah berjalan sebagaimana mestinya.
Jangan sampai muncul kesan bahwa laporan masyarakat berhenti pada kedatangan petugas di lokasi tanpa kejelasan mengenai tindak lanjutnya. Jika memang telah dilakukan pemeriksaan, publik patut memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai hasil dan perkembangan penanganannya, sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan.
Pengawasan internal juga perlu dilakukan apabila ditemukan indikasi kelalaian, pelanggaran prosedur, atau hambatan dalam penanganan pengaduan. Setiap evaluasi harus didasarkan pada fakta dan pemeriksaan yang objektif, bukan asumsi maupun tekanan opini.
Profesionalisme Polri tidak cukup diukur dari kehadiran petugas di lapangan, tetapi juga dari keseriusan menindaklanjuti laporan, ketegasan berdasarkan bukti, dan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
LEGALITAS KABEL HARUS DIUNGKAP, PIHAK TERKAIT PERLU DIMINTAI KETERANGAN
Dugaan pengambilan kabel Telkom di Jombang perlu ditelusuri secara menyeluruh. Aparat diharapkan memastikan status kepemilikan kabel, identitas pihak yang melakukan pekerjaan, tujuan pengambilan, serta keberadaan dokumen penugasan atau izin apabila pekerjaan tersebut diklaim sebagai kegiatan resmi.
Pihak PT Telkom Indonesia juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai status kabel yang dimaksud dan apakah terdapat pekerjaan resmi di lokasi-lokasi yang disebutkan dalam informasi lapangan.
Pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk membedakan pekerjaan yang sah dari aktivitas yang berpotensi melanggar hukum. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, proses hukum harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut tetap harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR DIAM
Kini, perhatian tertuju pada Polres Jombang, Polda Jawa Timur, dan pihak PT Telkom Indonesia. Publik menunggu jawaban yang konkret mengenai legalitas aktivitas tersebut serta tindak lanjut atas pengaduan yang disebut telah disampaikan kepada kepolisian.
Jika semuanya telah berjalan sesuai prosedur, penjelasan resmi akan membantu meluruskan informasi. Namun, apabila ditemukan persoalan, masyarakat berharap ada tindakan korektif dan penegakan hukum yang sesuai dengan fakta.
Jangan biarkan pertanyaan publik terus berkembang tanpa kejelasan. Penanganan yang transparan, profesional, dan akuntabel merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
BeritaTKP.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Polres Jombang, Polda Jawa Timur, PT Telkom Indonesia, serta pihak lain yang berkaitan dengan pemberitaan ini. Redaksi akan memuat klarifikasi yang disampaikan sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan jurnalistik.
