SRAGEN, BeritaTKP.com- Tri Rismaharini selaku menteri sosial telah menemukan sebanyak 2.517 data keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak dapat mencairkan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tak hanya itu sebanyak 1.868 rekening penerima bansos PKH ini diketahui justru dalam kondisi terblokir.
Hal tersebut disampaikan Risma dalam kunjungannya ke Sragen. Risma mengakui kedatangannya memang untuk mengecek persoalan yang mendasari belum disalurkannya bansos PKH tersebut.
“Jadi kedatangan saya kesini, kan kita ada data bahwa ada bansos yang belum cair, terus kita cek masalahnya apa dan kurangnya dimana. Padahal kita sudah perintah untuk membayar. Nah kita selesaikan masalahnya apa, jangan sampai kemudian warga tidak terima bansos yang seharusnya didapatkan, padahal kita sudah ada perintah bayar gitu kan,” ujar Risma, Jumat (20/8/2021).
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Risma menggelar rapat koordinasi bersama dengan jajaran Dirjen Kemensos di Sragen. Risma mengundang pihak pendamping PKH dan pihak bank selaku penyalur bansos PKH di wilayah Sragen.
Dalam rakor tersebut terungkap, masih terdapat ribuan bansos PKH yang belum tersalurkan kepada warga. Di Sragen, untuk tahap I, dari 35.508 keluarga sasaran, baru 35.421 KPM yang melakukan pencairan. Hal ini berarti masih ada 87 KPM yang belum mencairkan bansos PKH.
Untuk tahap II, jumlah bansos PKH yang belum tersalurkan melonjak hingga 2.517 KPM. Di tahap ini, dari sasaran 37.237 KPM, baru 34.720 KPM yang melakukan pencairan.
Terdapat beberapa alasan belum cairnya bansos PKH tersebut, seperti KPM belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun buku tabungan. Namun, alasan paling dominan adalah rekening penerima bansos PKH ini dalam kondisi terblokir.
Berdasarkan data Kemensos, terdapat 1.868 rekening penerima bansos yang dalam kondisi terblokir. Terblokirnya rekening itu dikarenakan PKM tidak mencairkan bantuan selama dua bulan berturut-turut.
“Kan aneh kalau PKM dapat uang kok tidak segera diambil. Saya minta dicek lagi agar bantuan ini bisa segera diterima oleh masyarakat,” jelas Risma.
Pihak bank sempat mengaku kesulitan untuk membuka pemblokiran tersebut. Bank berdalih pembukaan blokir rekening membutuhkan koordinasi tingkat pusat. Risma pun kemudian langsung menelepon pengurus pusat bank tersebut dan meminta pemblokiran segera dibuka.
“Macem-macem masalahnya, ada yang sudah dua bulan nggak bisa dicairkan dan sebagainya, sehingga saya harus buka blokir dulu,” kata Risma.
Di akhir rakor, Risma mengaku berhasil menyelesaikan perkara ini. Mantan Wali Kota Surabaya ini menargetkan seluruh bansos PKH tersebut sudah diterimakan kepada yang berhak pekan depan.
“Alhamdulillah bisa diselesaikan, mudah-mudahan minggu ini dan minggu depan sudah clear dan sudah bisa disalurkan ke yang bersangkutan,” pungkasnya. (RED)
