PANGANDARAN, BeritaTKP.com – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyampaikan permohonan maaf atas dugaan penganiayaan terhadap sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di wilayah Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Oknum prajurit berinisial Serda HCB kini telah diserahkan untuk menjalani proses hukum.

Melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, TNI AD menyampaikan enam pernyataan terkait penanganan perkara tersebut. Pihak TNI AD menegaskan tidak membenarkan tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

Berikut enam sikap dan langkah TNI AD sebagaimana disampaikan kepada publik.

1. TNI AD Sampaikan Permohonan Maaf

Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan permohonan maaf dan keprihatinan atas insiden yang melibatkan oknum prajurit dari Yonif TP 336/MS tersebut.

Permohonan maaf ditujukan kepada korban, keluarga korban, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan, serta masyarakat Pangandaran.

“Kami juga menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas kejadian ini, khususnya kepada korban, keluarga korban serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan dan masyarakat Pangandaran,” kata Donny kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

2. Oknum Prajurit Telah Menjalani Pemeriksaan Awal

Donny menjelaskan, satuan terkait telah mengambil langkah awal setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut.

Pada Kamis (12/11/2026), Serda HCB bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan peristiwa itu.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan.

“Pada Kamis, 12 November 2026, yang bersangkutan, Serda HCB, bersama Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan kejadian tersebut. Laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh satuan dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan,” jelas Donny.

3. Serda HCB Diserahkan untuk Proses Hukum

Pada Jumat (13/11/2026), Serda HCB diserahkan oleh pihak Yonif TP 336/MS kepada Subdenpom III/2-4 Banjar untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Donny juga menyampaikan bahwa prajurit tersebut selanjutnya telah diserahkan ke Denpom Garut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah tersebut dilakukan agar dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota TNI AD dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

4. Dugaan Penganiayaan Didalami, Termasuk Informasi Konsumsi Miras

TNI AD turut menyampaikan informasi awal mengenai kondisi Serda HCB saat peristiwa berlangsung. Berdasarkan informasi sementara, tindakan yang diduga dilakukan prajurit tersebut kemungkinan dipengaruhi kondisi setelah mengonsumsi minuman keras.

Namun, Donny menegaskan bahwa informasi tersebut masih harus didalami dan menjadi bagian dari materi pemeriksaan aparat berwenang.

“Berdasarkan informasi awal, tindakan tersebut diduga dipengaruhi oleh kondisi yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras. Namun demikian, hal ini tetap menjadi bagian dari materi pendalaman dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang,” ungkapnya.

5. TNI AD Tegaskan Tidak Menoleransi Kekerasan

TNI AD menegaskan tidak membenarkan dan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit.

Apabila dalam proses pemeriksaan Serda HCB terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa TNI AD tidak membenarkan dan tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Apabila terbukti bersalah, yang bersangkutan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Donny.

6. Masyarakat Diminta Mempercayakan Proses Hukum

Pihak TNI AD meminta masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara tersebut.

Donny memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan dan tuntas,” ujarnya.

Selain penanganan perkara, TNI AD juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh prajurit. Upaya tersebut dilakukan agar setiap anggota senantiasa menjunjung tinggi disiplin, hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap TNI AD dalam merespons dugaan penganiayaan santri di Pangandaran. Proses pemeriksaan terhadap Serda HCB masih menjadi tahapan penting untuk mengungkap fakta dan memastikan pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.(æ/red)