KUPANG, BeritaTKP.com – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam dugaan tindak pidana perkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Komnas Perempuan mendesak agar korban segera memperoleh perlindungan, pendampingan, serta akses pemulihan secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada korban sejak laporan disampaikan agar hak-haknya mendapatkan perlindungan dapat terpenuhi.
“Komnas Perempuan memberikan dukungan untuk korban mendapatkan perlindungan segera dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak dia melaporkan,” kata Dahlia kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Gubernur NTT Diminta Ambil Tanggung Jawab Perlindungan Korban
Komnas Perempuan mendorong Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan terhadap korban beserta keluarganya.
Lembaga tersebut juga mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang kepala daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat, khususnya perempuan.
Dahlia menyebut, dugaan penggunaan iming-iming pekerjaan sebagai modus untuk mendekati korban menjadi salah satu hal yang disoroti dalam perkara tersebut.
“Komnas Perempuan mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan yang menjadi modus korban terjerat dari upaya tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan,” ujarnya.
Polisi Didesak Usut Tuntas dan Cegah Hilangnya Barang Bukti
Komnas Perempuan mendesak kepolisian agar segera melakukan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Dalam proses penyidikan, aparat diminta mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP, dan ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Selain itu, kepolisian diminta memastikan tidak terjadi upaya penghilangan barang bukti maupun memengaruhi saksi-saksi dalam proses penanganan perkara.
Dahlia juga mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap kepala daerah yang dilaporkan tersebut.
“Mendesak Gubernur dan Kemendagri bertindak tegas segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah tersebut, serta mendukung jaminan restitusi bagi korban sejak awal,” tegasnya.
Komnas Perempuan Soroti Tanggung Jawab Pemimpin Daerah
Lebih lanjut, Komnas Perempuan mengecam setiap tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemimpin daerah. Peristiwa semacam ini dinilai dapat merusak martabat perempuan sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab negara dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia (HAM) perempuan.
Komnas Perempuan juga mengingatkan agar dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik tidak kembali terjadi di daerah lain.
Bupati Kupang Dilaporkan dalam Dugaan Kasus Perkosaan
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).
Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan bahwa laporan tersebut sedang ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Henry dalam keterangannya.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Dugaan yang dilaporkan perlu dibuktikan melalui proses hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta memastikan hak dan perlindungan korban terpenuhi.(æ/red)





