NTT, BeritaTKP.com – Mabes TNI akhirnya buka suara terkait video viral yang memperlihatkan anggota TNI diduga membongkar bagian bangunan SD Negeri Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Video tersebut ramai dibicarakan karena disebut berkaitan dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, membantah bahwa aktivitas di lokasi merupakan pembongkaran sekolah. Menurutnya, yang terjadi bukan pembongkaran bangunan SD, melainkan pelebaran akses jalan agar alat berat dapat masuk ke area pembangunan koperasi yang berada di belakang sekolah.
Nas menjelaskan, saat alat berat hendak bermanuver masuk ke lokasi, kendaraan tersebut mengenai bagian tiang sekolah yang berada di pojok. Karena itu, pihak Dandim dan Babinsa kemudian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah serta pemerintah daerah setempat.
Menurut Nas, pihak TNI juga telah meminta izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian posisi tiang yang terdampak. Ia menyebut proses tersebut dilakukan setelah adanya komunikasi dengan lurah, kepala desa, dan pihak terkait di wilayah tersebut.
Nas menyayangkan munculnya informasi yang berkembang di masyarakat tanpa proses verifikasi yang utuh. Menurutnya, informasi yang belum tepat dapat dengan mudah memicu kegaduhan, terutama ketika sudah menyebar luas di media sosial.
Ia menilai situasi seperti ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh keadaan. Jika informasi yang salah terus berkembang, dampaknya bisa memicu perpecahan hingga mengganggu stabilitas keamanan.
Karena itu, Pusat Penerangan Mabes TNI berupaya mencari dan menyampaikan fakta sebenarnya kepada publik. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak salah memahami situasi dan tidak terseret informasi yang belum terkonfirmasi sepenuhnya.
Sebelumnya, video dugaan penggusuran di lingkungan SD Wolomoni viral di media sosial. Dalam video yang beredar, warga terlihat menolak rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di area sekolah. Penolakan itu bahkan dilakukan dengan cara mengadang alat berat yang hendak beroperasi di lokasi.
Sejumlah video juga memperlihatkan ketegangan sempat terjadi di sekitar sekolah. Alat berat disebut sempat beroperasi dan merusak sebagian pagar serta pohon milik warga di area sekitar lokasi pembangunan.
Salah seorang warga bernama Heron menyayangkan tindakan yang menurutnya dilakukan secara sepihak oleh kepala desa setempat. Ia mengatakan, dalam pertemuan sebelumnya, warga telah sepakat menolak pembangunan koperasi di lokasi sekolah.
Heron juga menyebut penolakan serupa telah ditegaskan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Menurut warga, lahan tersebut merupakan aset pemerintah yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk bangunan usaha.
Ia menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan disebut belum memberikan izin atas pembangunan tersebut. Namun, kepala desa dinilai tetap memanggil alat berat untuk mulai melakukan penggalian demi pembangunan Kopdes Merah Putih.
Warga juga menegaskan bahwa lahan tersebut memiliki sejarah panjang sebagai area pendidikan. Menurut Heron, lahan itu telah diserahkan oleh tokoh adat sejak tahun 1968 khusus untuk keperluan pendidikan.
Karena alasan tersebut, warga menilai lahan sekolah tidak seharusnya dialihfungsikan menjadi bangunan usaha. Mereka khawatir pembangunan koperasi di lingkungan sekolah dapat mengganggu fungsi utama lahan sebagai ruang pendidikan bagi para siswa.
Selain itu, warga juga menilai rencana pembangunan koperasi berpotensi melanggar aturan, termasuk ketentuan mengenai jarak aman dari area pendidikan. Hal ini dikaitkan dengan kenyamanan proses belajar siswa di sekolah.
Di sisi lain, Mabes TNI tetap menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan pembongkaran sekolah, melainkan penyesuaian akses jalan untuk memudahkan alat berat masuk ke area pembangunan. TNI juga menyatakan proses di lapangan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut dua hal penting sekaligus, yakni pembangunan fasilitas koperasi desa dan keberadaan lahan pendidikan yang dipertahankan warga. Mabes TNI mengimbau masyarakat agar tidak langsung menelan informasi viral mentah-mentah sebelum fakta lengkapnya dipastikan.(æ/red)
