Didominasi Kader Partai Politik IBC Sebut Independensi BPK Terancam

JAKARTA: BERITA- TKP. COM – Proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 yang saat ini berlangsung diDPR- RI. Komisi XI cukup mendapat atensi publik- pasalnya proses seleksi tersebut masih mengakomodir kader partai- politik untuk menjadi anggota BPK yang akan melaksanakan tugas sesuai mandat Undang- Undang, untuk mengaudit keuangan disetiap lembaga pemerintah dari pusat sampai ke Daerah.

Ketua Indonesia- Budget,,Center (IBC) Ibeth Kusrini, mengatakan, independensi BPK- sebagai lembaga pemeriksa keuangan menjadi terancam apabila yang direkrut adalah para- politikus dari partai- politik.RABU- 2O/O7/2O22.

“Melalui-pesan WhatsApp yang diterima media, Selasa- 19/7/2022 lalu Ibeth menyampaikan 2 point, kritik kepada BPK- RI. dalam hal melaksanakan bahwa tugasnya, Pertama, tidak dipungkiri BPK- sarat kepentingan karena proses diBPK- masih membolehkan anggota dari parpol. Banyak mantan caleg gagal masuk- karena yang diaudit kepala Daerah yang dari parpol.

Dominasi politikus di-BPK,,akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Award yang diberikan BPK lebih kepada politik bukan tata kelola, apalagi Daerah yang sama- afiliasi politiknya hasil audit BPK- rentan diselewengkan

untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan- partai- politik tertentu, dan  sementara kewenangan DPD tidak cukup kuat memberikan rekomendasi.

Kedua, akses hasil audit lamban diakses publik. Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar, dan butuh- biaya besar dan waktu lama memeriksa secara populasi Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (basi) jika- pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan.

Pada Juni 2016, lalu- Indonesia Budget Center (IBC) bersama Media Link, Indonesia Parlementary Center (IPC) Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan Inisiatif melaluiKoalisi Selamatkan BPK- melaporkan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK- dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Aziz (Golkar), karena terkait skandal Panama Papers dan ketidakpatuhan melaporkan LHKPN- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK.

Melalui pesan- WhatsApp juga, media menerima beberapa point Rekomendasi terhadap kinerja BPK. RI,, yakni:

• IBC pernah ketemu BPK Eropa yang melihat ada masalah dalam proses rekrutmen di BPK- RI. Harusnya badan terdiri dari orang-orang independen Di- Eropa,, proses rekrutmen dilakukan tim, independen.

Anggota BPK hanya,1orang dan diberi kewenangan untuk rekrutmen auditor terbaik independen atau dari pemerintah Hasil audit langsung di-follow up ketua dan diberi SK, oleh presiden.

• BPK, perlu melaksanakan fungsi audit proses APBN, dan APBD, dengan skill auditor yang kuat dari sebelum anggaran ditetapkan sehingga BPK, bisa lebih efektif.
• Jika masih dari parpol konflik kepentingan politik tinggi dan akses masih sulit dilakukan oleh publik.
• Sistem dan kewenangan- perlu didorongDraft diBanggar- hasil audit proses- sudah diberikan, sehingga masalah bisa diminimalisir- dan mencegah mafia, dan korupsi.
• Agar APBN/D tidak mengalami- pendarahan dan bancakan kelompok tertentu, apakah anggota terpilih berani melakukan audit program-program yang terkait kepentingan- publik agar tidak menjadi bancakan mobilisasi kemenangan para caleg maupun kontestan.

Setiap periode kepemimpinan BPK. menyisakan persoalan ketika orang- orang parpol dipilih menjadi pimpinan BPK- sehingga terbukti- tidak professional. APBN/D- dibajak dan tidak bisa didorong untuk perbaikan dan memberantas korupsi.

Untuk diketahui berikut 9 nama calon anggota BPK 2022- 2027  yang beberapa diantaranya adalah kader partai :

Golkar

1. Ahmadi Noor Supit dikenal sebagai politisi yang cukup senior diPartai Golkar- sempat menjadi

Ketua- Komisi XI DPR. periode 2014-2019, Ahmadi adalah politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I.

2. Izhari Mawardi adalah pengusaha, direktur perusahaan konsorsium- Maina Nauli Group. Pernah menjabat Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, menjabat Director of Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di- Jakarta.
3. Abdul Rahman Farizi, politis-i partai Golkar asal Sulawesi Tenggara (Sultra).
4. Nugroho Agung Wijoyo, analis kebijakan madya diKementerian Keuangan, pernah menjadi anggota dewan PT. Greenwood Sejahtera Tbk- perusahaan pengembang properti.
5. Rachmat Manggala Purba, mantan Dirut- PT. Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan konsultan manajemen. Berpengalaman sebagai apraisal dan pernah membantu Pemda mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset.
6. Tjipta Purwita, mantan Dirut PT. Inhutani II. Alumnus IPB.

Demokrat

7. Wahyu Sanjaya tercatat sebagai anggota DPR, dari Partai Demokrat, dari- Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera- Selatan II. pada 2021, dia- ditunjuk sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menggantikan koleganya di,Partai Demokrat, Marwan Cik Asan.
8. Dori Santosa, dari internal BPK. dia- adalah auditor utama keuangan negara VI. BPK. Jabatannya setara dirjen atau pejabat eselon I di Kementerian.
9. Erryl Prima Putera Agoes menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di-Kejaksaan Agung. UNGKAPNYA(ERS).