Surabaya, BeritaTKP.com – Pasca terjadinya insiden yang menyebabkan belasan orang menjadi korban dan satu orang dinyatakan hilang, pada Sabtu (25/3/2023) lalu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan operasional perahu tambang akan dihentikan untuk sementara waktu. “Kami sudah koordinasi dengan Provinsi Jatim dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), sementara kami hilangkan perahunya,” kata Eri Cahyadi di Mapolrestabes Surabaya, Senin (27/3/2023) kemarin.
Terkait pembangunan jembatan penyeberangan yang ada di kawasan sungai, tepatnya di titik lokasi kejadian, Eri mengaku hal itu bisa dilakukan, namun harus berkoordinasi dengan pihak BBWS. “Kalau jembatan itu boleh (dibangun) tetapi kami koordinasi dengan BBWS terlebih dahulu, itu (kawasan sungai lokasi insiden perahu tambang) ranah BBWS,” ujarnya.
Dikonfimasi terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder, sekaligus melaksanakan kajian guna mengukur kebutuhan masyarakat akan sarana penyeberangan.
Melalui kajian itu, nantinya bisa mengetahui faktor kelaikan fasilitas penyeberangan di area sungai tersebut. “Koordinasi ini terkait apakah perlu sarana dan prasarana sesuai kelaikan kapal atau dilakukan pembangunan jembatan, karena itu dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sejak adanya satu orang yang dikabarkan menghilang tersebut, keberadaan perahu tambang seharusnya sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai sarana penyerangan. “Jadi di situ (perahu tambang) ternyata hasil dari proses penilaian Dishub ternyata untuk standar keselamatannya tidak memenuhi syarat kelaikan kapal. Ada peraturan Nomor 73/2004, soal angkutan sungai,” ujar dia.
Politikus PKS tersebut menambahkan, keberadaaan sarana penyeberangan sudah terbukti sangat dibutuhkan. Hal itu bisa dilihat dari eksistensi perahu tambang yang selalu dimanfaatkan sebagai akses penunjang mobilisasi masyarakat. Selain itu, jika melihat dari aspek keselamatan, jembatan penyeberangan dirasa menjadi fasilitas paling aman bagi masyarakat untuk melintasi sungai dari kawasan tersebut. “Di Dishub ada master plan transportasi massal Surabaya, kalau (perahu tambang) tidak masuk di master plan, seharusnya dibangun jembatan,” ujarnya.
Menurutnya Pemkot Surabaya jembatan penyeberangan yang melintasi sungai di kawasan Jalan Mastrip Kemlaten seharusnya sudah dibangun sejak dahulu. “Memprioritaskan terkait transportasi untuk mobilitas, sesuai kebutuhan masyarakat. Dibandingkan dengan Jembatan Sawunggaling itu, tingkat kebutuhan (jembatan di area perahu tambang) lebih penting,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce mengatakan, polisi masih melakukan pendalaman pada peristiwa perahu tambang di sungai yang berlokasi di Jalan Mastrip Kemlaten. “Itu masih pendalaman saja ada peristiwa musibah yang terjadi, jadi kami melakukan langkah pendalaman klarifikasi terkait peristiwa itu. Kami juga melihat bagaimana temuan keterangan yang ada dengan fakta di lapangan,” ucapnya. (Din/RED)
