Jakarta, BeritaTKP.com— Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang viral di media sosial terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam video yang beredar, Cucun mengatakan bahwa ahli gizi tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut. Pernyataan itu menuai kritik luas, terutama dari kalangan profesional gizi.
“Saya sudah sampaikan di media sosial saya terkait permintaan maaf. Bahkan semalam saya berdiskusi dengan Ketum Persagi, pemikirannya luar biasa. Hal itu juga sudah saya sampaikan di sini,” ujar Cucun di Gedung DPR, Senin (17/11/2025).
Fasilitasi Pertemuan BGN dan Persagi
Sebagai tindak lanjut, Cucun memfasilitasi pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas formula kerja sama dalam penguatan program MBG serta mencari solusi atas kelangkaan tenaga di dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
“Kita membahas tindak lanjut dari rapat RDP bahwa DPR dan BGN sepakat mencari solusi dari kelangkaan tenaga—bukan hanya ahli gizi, tetapi juga akuntansi dan juru masak,” jelas Cucun.
Usul Latih Anak SMA Jadi Tenaga Gizi
Sebelumnya, Cucun menyoroti kurangnya tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program MBG. Dalam Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung, ia menyatakan perlunya pengawasan ketat terhadap dapur SPPG agar tidak terjadi penyimpangan maupun permainan dalam penyediaan makanan untuk anak sekolah.
Ia bahkan sempat menyarankan agar diksi “ahli gizi” diganti menjadi tenaga yang menangani gizi, serta membuka kemungkinan untuk melatih anak-anak SMA cerdas menjadi tenaga gizi dalam waktu singkat.
“Bila perlu, anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan dan diberikan sertifikasi BNSP,” ujar Cucun.
DPR Tegaskan Pengawasan Penggunaan Dana APBN
Cucun kembali menegaskan bahwa program MBG menggunakan dana APBN, sehingga pengawasan dari semua pihak menjadi sangat penting. Ia menyebut akan ada pos audit bagi mitra, KSPPG, serta tenaga pengawas gizi untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Fungsi pengawasan harus berjalan. Jangan sampai ada problematika. Jika ada kejanggalan, semua pihak berhak mengawasi dan melapor kepada kami,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh SPPG agar mematuhi standar operasional, baik dari pengelolaan dapur hingga kualitas makanan yang disajikan.
“Jangan terima insentif banyak, tetapi dapur tidak sesuai SOP. Jangan sampai mengganggu hak anak-anak bangsa sebesar Rp10.000 per porsi,” katanya.
Cucun mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG demi memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.(æ/red)
