JAKARTA, BeritaTKP.com – Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan mengambil tindakan tegas terhadap seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berinisial N yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap petugas gerobak swadaya di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo Pancoran. Petugas tersebut resmi diberhentikan dari pekerjaannya.
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan, Kamil Salim, mengatakan keputusan pemberhentian diambil setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap informasi dugaan pungutan liar yang beredar.
Dari hasil penelusuran, N terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan. Selain itu, petugas tersebut juga tercatat tidak masuk kerja selama satu bulan tanpa memberikan keterangan.
“Atas pelanggaran tersebut, kami telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” jelas Kamil, Senin (9/11/2026).
Pengawasan di TPS Akan Diperketat
Kamil menegaskan, pemberhentian tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas petugas pelayanan kebersihan. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas petugas di TPS maupun lokasi operasional lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan.
“Tindakan tegas ini akan diikuti penguatan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari pungutan di luar ketentuan dalam pelayanan kebersihan,” ujar Kamil.
Selain memperketat pengawasan, Sudin LH Jakarta Selatan juga akan melakukan evaluasi dan koordinasi secara berkala agar tidak terjadi praktik serupa.
Menurut Kamil, transparansi dan kedisiplinan petugas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Masyarakat Diminta Berani Melapor
Sudin LH Jakarta Selatan turut mengajak masyarakat serta petugas gerobak swadaya untuk melaporkan apabila menemukan pungutan di luar ketentuan atau tindakan lain yang merugikan dalam pelayanan kebersihan.
Laporan masyarakat dinilai penting untuk membantu pengawasan sekaligus mencegah penyalahgunaan tugas oleh oknum petugas di lapangan.
“Hal ini penting untuk menjaga transparansi, integritas petugas di lapangan, serta memastikan pelayanan kebersihan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat,” tuturnya.
Pemecatan petugas PJLP tersebut diharapkan menjadi peringatan bahwa setiap bentuk pungutan tanpa dasar resmi dalam pelayanan publik tidak dapat dibenarkan. Pemerintah daerah juga didorong memastikan pengawasan berjalan konsisten agar pelayanan kebersihan tetap profesional dan bebas dari praktik pungutan liar.(æ/red)
