Samarinda, BeritaTkp.com, Sesuai Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dikoordinasikan oleh P4TK berdasarkan identifikasi kelemahan guru yang diketahui dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG). Pelaksanaan UKG ini akan menjadi agenda rutin bagi guru untuk mengetahui level kompetensi guru sebagai bahan pertimbangan kegiatan peningkatan profesi guru. Dengan demikian, guru nantinya diharapkan tidak resisten terhadap UKG dan akan menjadi terbiasa selalu ingin mengetahui level kompetensi melalui UKG dan senantiasa menginginkan kompetensinya untuk diukur secara berkala. Hasil UKG ini, selain digunakan sebagai dasar dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru, digunakan juga sebagai informasi awal untuk menganalisis lembaga pendidikan guru. Untuk itu, sistem dan mekanisme pelaksanaan UKG akan disempurnakan dan dikembangkan secara terus menerus guna memberikan kontribusi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Tahun ini, UKG kembali digelar serentakn oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk program yang akan berlangsung tanggal 9-27 November 2015 ini. Peserta UKG yang akan mengikuti sekitar 2.949.110 guru, baik guru yang mempunyai sertifikasi pendidik maupun guru yang belum bersertifikat pendidik, baik PNS maupun guru honorer. Kemdikbud menganggarkan untuk pelaksanaan UKG Rp 261 miliar lebih, “ biaya itu, kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sumarna Surapranata, termasuk untuk semua perangkat UKG” katanya.
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP ) Kalimantan Timur,yang merupakan kepanjangan tangan dari Dirjen P4TK, di duga tidak ada transparan anggaran yang di sediakan Kemendikbud. Dalam hal ini, terkesan adanya dugaan mark up terhadap biaya-biaya UKG di tempat pelaksanaannya, Seperti SMK1,SMK 5 dan SMK 8 Samarinda. Berdasarkan pantauan beritaTKP, semua perangkat IT di sediakan oleh SMK Negeri tersebut, yang memang di rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk tempat UKG tahun 2015, sehingga beban listrik dan fasilitas Wifi SMK tersebut membengkak, sedang peserta UKG yang terdiri dari guru, tidak tersedia minuman dan makanan, padahal ujiannya satu hari penuh. Ada suara dari salah satu guru PAUD yang raut wajahnya nampak jengkel mengatakan,” pokoknya semua itu biaya sendiri pak ” katanya saat listrik padam total ( 21/11/2015 ). Hal ini pernah ditanyakan ke Kepala LPMP Kalimantan Timur, namun belum dapat infomasi yang di harapkan, walaupun wartawan BeritaTKP menghubungi via SMS, bahkan mendatangi kantor LPMP di Samarinda Seberang pun,tidak ketemu. Saaat di temui salah satu staf LPMP terkait kepala LPMP keluar kemana dan dimana, jawabanya tidak tahu, bahkan berita TKP memberikan Koran Berita TKP (16 sampai 17/11/2015 ) untuk di berikan ke yang bersangkutan toh belum ada infonya hingga sekarang.
Tahun ini standar minimum UKG yakni 5,5. Targetnya pada tahun 2019, nilai standar UKG mencapai 8. Kemdikbud menyiapkan 200 paket soal untuk 200 mata pelajaran program keahlian. Waktu pelaksanaan tiap guru hanya berlangsung dalam satu hari, tepatnya selama 120 menit, pilihan ganda dengan jumlah soal 60-100 soal. Usai UKG, Kemdikbud akan melangsungkan pendidikan dan pelatihan bagi guru. (* Sentot/biro kaltim)
