Samarinda, BeritaTkp.com – Peran serta masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah adalah melalui Komite Sekolah. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang di bentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah/madrasah).
Salah satu Tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah :
“Untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para stokholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggung-jawaban yang berfokus pada kualitas pelayanan pendidikan secara proporsional dan terbuka“. Namun kenyataannya komite SMA 6 telah di duga menyalahi aturan yang menjadi tujuan mulia dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, SMA 6 terus memungut dana dari murid dengan dalih sudah melalui rembukan dengan orang tua murid. Padahal orang tua murid sama sekali tidak di ajak rembukan terkait adanya pungutan dalihnya sumbangan orang tua murid.
Berdasarkan catatan Wartawan BeritaTkp SMA 6 pada tahun 2014 sudah pernah di laporkan salah satu LSM, terkait pungutan yang peruntukan tidak masuk akal, dan sudah di muat pada Koran harian ternama di Kaltim, tetap saja jalan terus, karena ada lampu hijau dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, tentu dengan catatan tidak memaksa dan melalui musyawarah. Tahun 2015 ini pungutan jalan terus, walaupun banyak orang tua murid keberatan, hal ini mendasar karena hanya menerima edaran komite sekolah SMA 6, bukan karena musyawarah antar orang tua murid dengan pihak Komite SMA 6 dan sekolah itu sendiri. Salah satu peserta didik, kelas 2 yang minta namanya di rahasiakan mengatakan “ masih ada pungutan om, masak mau pasang AC di tiap kelas belajar, sekolah unggulan di Samarinda aja tidak pakai AC, kecuali tempat Praktikum, “ ujarnya dengan mimik sinis.
Ketika Wartawan BeritaTkp merapat ke lokasi SMA 6 Negeri Palaran Samarinda melihat adanya kejanggalan, ada pekerja bangunan yang lagi sibuk menyelesaikan pekerjaannya, ketika ditanya Wartawan BeritaTkp, kerja apa bro? jawab kedua pekerja hampir bersama “ buat Gapura SMA 6 pak “. Padahal gapura di dalam SMA 6 cukup indah nan Asri, Koq buat gapura yang merupakan jalan kampung warga, seharusnya cukup di jalan raya di pasang PLANG “ SMA 6 Palaran di beri arah 200 meter “, ujar Teropong Demokrasi Bidang pendidikan ST. Arto, dan ada info positif, di SMA 6, bagi mereka atau peserta didik yang tidak melunasi sumbangan komite yang sudah di tentukan, tidak di perkenankan ikut ujian semester. Bentuk ancaman ini sudah bukan zamannya lagi, setidaknya sekolah negeri ada toleransilah, ujar TD. Menurut BeritaTKP, perlu pihak SMA 6 dan komitenya, mawas diri, karena status warga Palaran Samarinda, merupakan kaum ekonominya menengah ke bawah, sehingga jangan ada unsur di paksa, dan inilah tugas dinas pendidikan untuk turun tangan, jangan berpihak pada SMA 6, yang katanya sumbangan, nah kalau sumbangan, kan tidak sama nominal sumbangannya, jadi bisa di sebut PUNGUTAN, dan warga Palaran sudah pintar dan cerdas, Gapura baru uang dari mana ? tentu pungutan kan bukan sumbangan ? (*Sentot/biro kaltim )
