Pacitan, BeritaTkp.com – Niat baik pemerintah pusat dengan meluncurkan program prona patut diacungi jempol, tapi kenyataanya pelaksanaan dilapangan rakyat dijadikan sapi perah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab program prona seharusnya gratis tapi kenyataan dibawah rakyat dimintai uang dengan dalil ongkos ukur, operasional, map dll. Seperti yang terjadi di Desa Tanjunglor kecamatn ngadirojo kabupaten Pacitan seperti yang dituturkan oleh tokoh masyarakat tanjunglor yang namanya enggan disebut “mas program program prona per petak dikenakan biaya dua ratus lima puluh ribu dengan catatan kalau ada tambahan ditambahi kembali, masyarakat dibodohi kalau prona itu gratis. Hal senada yang diungkap tokoh peuda Tanjunglor yang namaya enggan disebutkan “tolong kalau program gratis katakan apa adanya, jangan seperti ini, masyarakat malah terbebani”.
Anehnya kepala Desa juga ikut-ikutan (kura-kura dalam perahu), kepala Desa Tanjunglor, Supriono, S.T, ketika dikonfirmasi lewat telepon selular membenarkan adanya pungutan itu, tapi itu sudah diserahkan panitia semua. Pernytaan Kepala Desa Tanjunglor membuat geram anggota LSM LP2KP, Mr. Jhon Ahmadi “Dalam suatau Desa yang bertanggungjawab seharusnya kepala Desa, jangan melempar tanggungjawab kepada panitia, saya akan melaporkan kepada penegak hukum”. (Gus/Ari )
