Nganjuk, BeritaTKP Com – Mensikapi informasi dari masyarakat yang mempertanyakan keberadaan besarnya anggaran dari APBN senilai Rp. 350.000.000; ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) plus Rp.30.000.000; ( Tga Puluh Juta Rupiah ) dari Dana Desa ( DD ) tahun 2024 di Desa Ngepung, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk baru baru ini menjadi polemik lantaran hal itu menjadi dugaan penyelewengan uang negara .
Dikutip dari dasar pemberitaan sebelumnya bahwa Kepala Desa Ngepung menyangkal tentang prasasti yang tidak benar, namun menurut kajian tehnis bahwa pembangunan Pamsimas ditahun 2019 kemarin berkelanjutan pada tahun 2024 ada kucuran anggaran bernilai seperti yang disebut diatas serta berdasarkan investigasi media ini di lapangan tidak ada pengembangan sama sekali, sehingga pertanyaan masyarakat mendekati kebenaran, dikemanakan dana sebanyak itu, lalu diwujudkan apa ? ” kata publik ” .
Berita TKP hendak konfirmasi Selasa, 10 November 2026 pukul 10’47 Wib. kepada Kepala Desa Ngepung bernama Dwiyana Bekti tidak ketemu namun seorang warga Desa Ngepung yang mengaku bernama Toni ( 45 an ) berkata kalau bu Lurah sedang keluar sehabis upacara tadi . Ketika ditanya kalau pengembangan dari Pamsimas tidak ada, bahkan sudah seminggu ini tidak ada air . Dikirim 1 tangki kadang 2 hari sekali dari PDAM, begitu pula masih dihari yang sama sekitar pukul 11’20 Wib. seorang bernama Sumini ( 50 an ) pemilik warung dekat Pamsimas berkata pengambilan air dari Pamsimas itu tiap 1 cerigen membayar Rp.500; uangnya untuk perawatan diberikan ke salah seorang warga yang dekat dengan lokasi, karena saluran air dari kran yang berada disetiap rumah ini tidak keluar airnya, nanti kalau musim penghujan baru airnya bisa dikeluarkan . Selama ini karena kekurangan air maka setiap 2 hari sekali dikirim air dari motor Tengki yang katanya dari Bu Khofifah dan dari Daerah pak, ya nggak apa apa daripada tidak mendapatkan air untuk minum ” tuturnya ” .
Kamis, 12 November 2026 pukul 19’04 Wib. Berita TKP memperoleh informasi dari warga via telpun berinitial PD ( Red ) berucap bilamana di Desa Ngepung tak ada program pengembangan Sambungan Rumah ( SR ), kran kran air disetiap rumah yang saat ini tidak bisa keluar airnya itu program dari PUPR di tahun 2023 . Lha di tahun 2024 ini tidak ada program apa apa pak, karena Kepala Desa sendiri kalau ada program tak pernah dimusyawarahkan atau dibicarakan secara transparan ‘ katanya ” .
Warga desa sebelah juga tegas mengatakan apabila kran kran itu dari PUPR yaitu bantuan tahun 2023/2024 kemarin .
Diharapkan dari pihak Lembaga Hukum utamanya Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk segera merespon dan mengadakan pemeriksaan pada Pemerintahan Desa ini karena ada indikasi kejanggalan praktek .
Redaksi tetap memberikan ruang untuk hak jawabnya jika tidak benar .
( tut/ Tim )
