LAMPUNG, BeritaTKP.com – Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung (Unila) menemukan sejumlah unsur yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual dalam laporan seorang mahasiswi pascasarjana terhadap dosen berinisial RF.
Hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan dan sanksi administratif terhadap dosen yang dilaporkan.
Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, mengatakan pemeriksaan telah dilakukan terhadap pelapor maupun dosen terlapor. Dari proses tersebut, tim menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana kekerasan seksual.
“Dalam pemeriksaan kami sudah menemukan unsur-unsur adanya tindak pidana kekerasan seksual. Atas dasar itu, PPKPT memberikan rekomendasi kepada pimpinan,” kata Sukarmin, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Sukarmin menegaskan PPKPT bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan menetapkan seseorang bersalah secara pidana. Penentuan unsur dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang berlaku.
Sanksi Administratif hingga Pemberhentian
Terkait tindak lanjut terhadap dosen RF, Sukarmin menjelaskan bahwa regulasi mengatur tiga kategori sanksi administratif, yakni ringan, sedang, dan berat.
Sanksi terberat secara normatif dapat berupa pemberhentian atau pemecatan. Namun, PPKPT tidak secara khusus menetapkan kategori sanksi yang harus dijatuhkan karena keputusan tersebut berada di tangan pimpinan universitas berdasarkan hasil pemeriksaan.
“Secara normatif, sanksi terberat adalah pemecatan. Tetapi kami tidak secara spesifik merekomendasikan harus ringan, sedang atau berat. Yang jelas telah terjadi pelanggaran dan pelanggaran itu ada sanksinya,” ujarnya.
Unila Siapkan Pendampingan Jika Korban Melapor ke Polisi
Sukarmin menyampaikan bahwa penyelesaian melalui jalur nonlitigasi atau pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi ketentuan dan terdapat kesepakatan para pihak.
Apabila persoalan tidak selesai melalui mekanisme tersebut, pelapor maupun pihak terlapor tetap memiliki hak menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
PPKPT Unila juga menyatakan siap memberikan pendampingan apabila korban memutuskan melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kami siapkan bantuan melalui tim advokasi Unila atau melalui BKBH yang ada di kampus apabila korban memerlukan pendampingan untuk melakukan pelaporan,” jelas Sukarmin.
Dosen Terlapor Tidak Lagi Menjadi Pembimbing Korban
Dalam proses penanganan kasus, PPKPT menyebut perlindungan terhadap korban menjadi salah satu prioritas. Unila telah mengambil langkah untuk menjaga agar persoalan tersebut tidak menghambat hak korban dalam menyelesaikan pendidikan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengganti dosen pembimbing. RF yang sebelumnya menjadi pembimbing akademik korban kini tidak lagi terlibat dalam proses tersebut.
“Yang kita utamakan adalah perlindungan korban. Hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan menyelesaikan pendidikan sudah kita fasilitasi. Pembimbingnya yang tadinya dosen terlapor sekarang sudah diganti,” ungkap Sukarmin.
Adapun mengenai status RF sebagai Ketua Program Studi maupun aktivitas mengajarnya, Sukarmin meminta agar hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak dekanat. Ia mengaku belum mengetahui apakah dosen tersebut masih aktif mengajar, tetapi berdasarkan status kepegawaiannya RF masih tercatat sebagai dosen Unila.
PPKPT Sebut Ada Laporan Lain yang Masih Didalami
Selain laporan mahasiswi pascasarjana tersebut, PPKPT Unila juga menerima informasi mengenai sejumlah persoalan lain yang diduga masuk dalam ranah penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Namun, Sukarmin menyebut pihaknya saat ini memprioritaskan penanganan laporan terhadap dosen RF. Sementara laporan lainnya masih perlu dipastikan dan ditelaah lebih lanjut.
“Yang sedang kami tangani sampai hari ini yang sudah pasti ini. Kemudian ada beberapa lagi, saya lupa person-nya, tetapi jenisnya kira-kira masuk ranah PPKPT,” katanya.
Ia menambahkan, proses pemeriksaan oleh PPKPT pada prinsipnya memiliki batas waktu maksimal 30 hari. Meski begitu, waktu penanganan dapat diperpanjang apabila diperlukan pendalaman tambahan.
Berawal dari Pengakuan Mahasiswi di Media Sosial
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah seorang mahasiswi pascasarjana Unila mengunggah pengakuan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dialaminya.
Dalam kronologi yang disampaikan, peristiwa tersebut disebut terjadi pada 5 Mei 2026 ketika korban menemui dosen RF untuk meminta tanda tangan berkas akademik setelah mengikuti seminar hasil tesis.
Korban mengaku mengalami kontak fisik yang tidak diinginkan, termasuk dugaan tindakan memeluk dan mencium kening. Ia juga menceritakan kekhawatirannya bahwa pengaduan tersebut dapat berdampak terhadap kelanjutan pendidikan.
Setelah pengakuan itu menjadi perbincangan publik, Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, menyampaikan keprihatinan dan menyatakan bahwa laporan terhadap dosen tersebut telah ditindaklanjuti sejak beberapa bulan sebelumnya.
Perkembangan terbaru dari PPKPT Unila ini menjadi tahapan penting dalam penanganan laporan tersebut. Meski tim internal telah menemukan indikasi pelanggaran dan menyampaikan rekomendasi, penetapan kesalahan pidana tetap harus melalui proses hukum oleh aparat yang berwenang.(æ/red)
