Probolinggo, BeritaTKP.com – Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo masih belum normal. Karenanya, pemkot berusaha meminta tambahan kepada Pemerintah Pusat. Salah satunya dengan mengusulkan tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau singkatan dari (PPPK)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo telah mengusulkan tambahan 90 orang PPPK. Usulan ini disampaikan di awal tahun. Namun, sejauh ini belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat.
Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Wahono Arifin mengatakan, 90 orang yang diusulkan ini paling banyak merupakan tenaga kesehatan (nakes) dan guru. Sebagian tenaga teknis. “Kan untuk permintaan menambah pegawai berstatus PNS (pegawai negeri sipil) belum bisa. Makanya kami mengikuti kebijakan yang ada dengan mengusulkan lewat PPPK,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris DPRD Kota Probolinggo ini menyebutkan, usulan ini memang sangat mendesak. Sebab, jumlah pegawai di lingkungan pemkot sudah tidak ideal. Apalagi, sampai akhir tahun ini ada 144 PNS yang akan pensiun. Karena itu, pihaknya membutuhkan tambahan 183 orang pegawai.
Dari ratusan PNS itu, dua orang di antaranya pejabat eselon dua. Di antaranya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mohammad Maskur. Dia akan pensiun pada Agustus. Serta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Paeni, yang pensiun pada Juli.
Sejauh ini, sejumlah kursi pejabat juga harus dijabat pelaksana tugas (Plt). Seperti Camat Mayangan; kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar); dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Untuk menyiasati kebutuhan pegawai, setiap dinas memaksimalkan tenaga yang dimiliki.
“Kami berharap sebelum akhir tahun usulan kami bisa disetujui dan ada perekrutan tahun ini. Sebab, pada akhir tahun nanti pasti (jumlah pegawai) semakin tidak ideal, karena ada yang pensiun,” jelas Wahono. (Din/RED)
