POLEWALI MANDAR, BeritaTKP.com – Seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berinisial AS (48) diamankan Polres Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Pria tersebut diduga terlibat kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun.
Kanit PPA Satreskrim Polres Polman, Ipda Aswar Anas, membenarkan bahwa AS telah menyerahkan diri ke kepolisian pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 09.30 Wita. Kedatangannya ke Polres Polman turut didampingi pihak keluarga.
“Sudah menyerahkan diri,” ujar Aswar, Selasa (10/11/2026).
Dugaan Membawa Korban Selama Empat Hari
Aswar menjelaskan, pengaduan keluarga korban yang diterima polisi telah ditingkatkan menjadi laporan polisi pada Rabu (3/11/2026).
Dalam perkara tersebut, AS diduga membawa korban pergi selama kurang lebih empat hari. Polisi juga mengungkap adanya dugaan persetubuhan yang terjadi di beberapa lokasi berbeda.
“Persetubuhan dan membawa lari,” kata Aswar.
“Ada beberapa TKP persetubuhannya. Sekitar 4 hari (dibawa kabur),” tambahnya.
Polisi Masih Dalami Keterangan Kedua Pihak
Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk ada atau tidaknya unsur pemaksaan dalam dugaan kekerasan seksual tersebut.
Menurut Aswar, keterangan yang disampaikan oleh pihak terduga pelaku dan korban belum sepenuhnya bersesuaian sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Itu masih didalami, belum bersesuaian keterangan pelaku dan korban,” ungkapnya.
Sebelumnya, keluarga korban telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Polman pada Jumat (30/10/2026). Bahkan, pihak keluarga sempat mendatangi kantor tempat AS bekerja untuk mencari keberadaannya.
Terduga Pelaku Jalani Proses Hukum
Setelah menyerahkan diri, AS menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Polewali Mandar. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan mendalami bukti-bukti untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan anak di bawah umur. Perlindungan identitas korban serta pendampingan selama proses hukum perlu menjadi prioritas agar hak dan kondisi psikologis korban tetap terjaga.(æ/red)
