Surabaya, BeritaTKP.com – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Surabaya sepakat akan menganggarkan bantuan tunai sebesar Rp 9,2 miliar melalui apbd Peruabahan 2022 khusus kepada para ojek online (ojol) dan nelayan.
Tak hanya itu, dua badan berpengaruh di Kota Surabaya tersebut juga memberikan anggarak tak terduga sebesar Rp 11 miliar yang bisa dimanfaatkan untuk mengcover bantuan bagi kelompok masyarakat lain yang juga terdampak kenaikan harga BBM.
“Kami mendorong agar masyarakat yang kesusahan akibat kenaikan harga BBM semuanya mendapat bantuan. Ada dana tak terduga. Sebisa mungkin pemkot harus membantu mereka,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, Selasa (27/9/2022).
Reni Astuti saat menyerahkan bantuan sembako kepada warga Kupang Krajan.
Pemkot saat ini juga tengah melakukan upaya penggalangan bantuan kepada warga kota. Jika dana tak terduga dirasa belum mencukupi, bisa dilakukan upaya solidaritas di lingkungan pemkot. Termasuk pengumpulan sembako bagi warga terdampak lainnya.
Khusus untuk APBD Perubahan 2022, Pemkot dan DPRD Surabaya menyekapati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 10,6 triliun. Nilai tersebut bertambah Rp 200 miliar dari kekuatan APBD murni 2022 sebesar Rp 10,4 triliun.
Salah satunya dalah dimasukkannya kepada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Pihak yang paling terdampak dalam kenaikan BBM ini pastinya kelompok ojek online dan nelayan. Kelompok ini yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM lantaranya pendapatnya bergantung pada mobilitas BBM.
Dalam RAPBD Perubahan 2022 yang sudah diajukan ke gubernur, dua kelompok tersebut masing-masing dianggarkan Rp 8,9 miliar untuk ojol dan sisanya Rp 277 juta untuk nelayan.
Saat ini Dinas Sosial Surabaya sudah memiliki data penerima untuk segera disalurkan kepada dua kelompok masyarakat tersebut. Namun Reni Astuti menyebut, ada kemungkinan data itu bisa berkembang.
Kemarin kebetulan ada komunitas ojol yang memberikan data anggota mereka. Jika terdapat pengemudi ojol yang belum terdata, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta untuk segera diproses. Penerima bantuan harus ter-update dengan data terkini.
Sebelumnya, BLT BBM dari pemerintah pusat sudah diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak awal bulan September 2022. Mereka adalah pihak yang juga terdampak kenaikan harga BBM. Namun, Reni Astuti menilai, pembagiannya belum merata. Ia sempat mendata, dalam satu RT, dari 49 MBR hanya 19 yang mendapatkan bantuan.
Terkait ketidakmerataan tersebut, Reni Astuti mengimbau pada pejabat kelurahan untuk blusukan ke warganya. Agar mampu mengenali warganya dan memiliki data akurat warga yang kurang mampu, sehingga bisa tercover bantuan. “Saya harap, bagi yang belum tercover bantuan dari pusat, bisa segera disentuh oleh pemkot. Bisa dengan Belanja Tak Terduga (BTT) yang Rp 11 miliar,” ucap Reni.
Sementara itu, bidang lain yang anggaran perubahannya juga cukup besar adalah urusan perbaikan jalan, saluran dan irigasi. Ada kenaikan Rp 28 miliar dalam APBD Perubahan. Dari semula Rp 938 miliar menjadi Rp 966 miliar.
“Kita juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu 3 bulan. Masyarakat bisa turut mengawasi pengerjaan infrastruktur. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, segera laporkan ke kanal-kanal pemkot,” tandas Reni.
Di bidang kesehatan, , ditujukan untuk program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Dananya cukup besar, yakni Rp 500 miliar. Pemkot memberikan bantuan PBI yang preminya dibayar APBD.
Tak hanya itu, di bidang UMKM dan koperasi, pemkot akan memberikan dukungan sejumlah Rp 14,8 miliar untuk dana pemberdayaan.
Diungkapkan Reni, dewan mendorong pemkot untuk menyerap APBD dengan maksimal di semua bidang. Tahun lalu, serapannya mencapai 90 persen. Tahun ini diharapkan mampu lebih dari angka tersebut.
“Saat ini APBD Perubahan 2022 tengah dimintakan persetujuan gubernur. Oktober insyaallah bantuan tunai untuk ojol dan nelayan sudah bisa dicairkan,” jelas Reni. (Din/RED)
