Nganjuk, BeritaTKP– Rapat Paripurna terkait pengesahan dan penetapan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Rancangan perubahan KUA (kebijakan umum anggaran) Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) telah dilaksanakan diruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Nganjuk, Jumat (24/09).
Rapat yang dilaksankan secara virtual ini dipimpin langsung oleh Jianto wakil Ketua III DPRD Kab. Nganjuk yang dihadiri Ketua DPRD Kab. Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Wakil Ketua DPRD Kab. Nganjuk Ulum Bastomi, serta OPD terkait.
Dalam rapat tersebut dilakukan laporan Badan Anggaran DPRD Kab. Nganjuk terhadap Rancangan Perubahan KUA Pendapatan dan Belanja Daerah serta PPAS tahun anggaran 2021 yang dibacakan oleh anggota DPRD Nganjuk Maria Tunda Dewi yang selanjutnya dilakukan pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama oleh sekertaris DPRD Nganjuk.
Usai penandatangan keputusan bersama, Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi kepada awak media mengatakan, Penyusunan perubahan APBD tahun 2021, kita sudah serahkan , hari ini kita lakukan persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan PPAS tahun 2021.“Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, fokus penanganan cobid-19 , program yang terkait dengan 14 progam unggalan yang kami sampaikan diawal dulu (dikampanye dulu), dan infrastruktur , sebenarnya tahun 2021 taget kita sudah clear 100 persen, namun ternyata banyak yang belum terealisasi karena banyaknya refokusing, penanganan insentif Nakes, sehingga mulai PAPBD tahun 2021 dan RAPBD induk 2022 nanti, fokus untuk penangnan jalan dulu, karena jalan itu efeknya multiplier effect mulai dari menambah ekonomi, sosial, pemberdayaan masyarakat , ini yang kami sampaikan kepada DPRD.”
Dengan total RAPD yang disepakati kurang lebih 50 milyar, Plt. Bupati Marhaen Djumadi juga mengatakan bahwa 40 persen akan digunakan untuk infrastruktur, dan yang lain untuk Nakes dan sebagainya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kab. Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan dengan nilai 50 milyar tersebut, maka kita koordinasikan dengan visi misi Bupati, sebagai skala prioritas yaitu infrastruktur “Sesuai dengan apa yang telah disampaikan visi misi Bupati, dan infrastruktur itu berdampak luas, dengan infrastruktur yang baik maka nanti juga untuk mendorong perekonomian. Karena kita mengami pandemi, mudah – mudahan dengan infrastruktur yang semakin baik nanti ekonomi juga akan mengikuti.”(Dlg)
