SURABAYA, BeritaTKP.com – Status paket pengadaan tandon air kebakaran yang berlokasi di Jalan Dharmahusada Tengah Indah IV Nomor 23 sampai sekarang belum memiliki kejelasan secara terbuka untuk diketahui publik.

Mengingat pengajuan pembuatan tandon air sudah dirapatkan sejak dua tahun lalu oleh warga setempat, disebutkan pula bahwa lokasi pembangunan tandon air tepatnya berada di Balai RW IX, Kelurahan Mulyorejo. Namun, sampai sekarang belum ada kegiatan proyek di titik lokasi tersebut, padahal data LPSE sudah diterbitkan dan seharusnya sudah dikerjakan.

“Tutur salah satu warga yang tidak disebutkan namanya.”

Beberapa paket proyek di bawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 tercatat sudah melewati tahapan penandatanganan kontrak dan memiliki pemenang kontrak. Pagu anggaran sebesar Rp86,85 juta ini berstatus paket sudah selesai dan telah masuk dalam daftar pemenang berkontrak SPSE Surabaya.

Akan tetapi, pelaksanaan diduga tidak sesuai spesifikasi dan melibatkan vendor tertentu. Tahapan serta durasi proses LPSE pengadaan barang umumnya mengikuti alur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Durasi setiap tahapan tidak bersifat kaku, tetapi terdapat batas waktu minimal dan maksimal yang harus dipatuhi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Disampaikan bahwa proyek tandon air kebakaran di Jalan Dharmahusada Tengah Indah IV tidak dijelaskan secara tepat titik lokasinya, yakni Blok C Nomor 127–128, tepatnya di Balai RW IX, Kelurahan Mulyorejo. Namun, dalam data LPSE mencantumkan titik lokasi proyek di Nomor 23.

Mengenai hal ini, diperlukan kejelasan secara mendetail dan terbuka. Ketika media ini berupaya meminta tanggapan dan konfirmasi kepada Ir. RR. Laksita Rini Sevriani, M.Si., selaku Kepala DPKP yang juga menjabat sebagai KPA, yang bersangkutan disebut selalu sedang keluar rapat.

Begitu juga Rokhim selaku PPK. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, ia mengatakan, “Saya lagi rapat di kejaksaan,” tandasnya.

Tentunya hal tersebut memperkuat dugaan (publik berhak menduga) bahwa pengadaan proyek tandon air kebakaran senilai Rp68,85 juta ini ada permainan KPA dan PPK, yang juga diduga melibatkan pihak kontraktor.

Pasalnya, diketahui pelaksana bernama Hani Andil sebagai pelaksana, namun di belakang layar yang dimunculkan adalah (rekanan CS). Demikian informasi di lapangan. Didapati indikasi adanya penyelewengan pengadaan kegiatan fiktif, yakni memanipulasi data pengadaan barang dan jasa yang diduga disulap menjadi proyek siluman oleh KPA dan PPK yang berkepentingan demi meraup keuntungan serta memperkaya diri.

Perlu dilakukan pengawasan ketat dan tindakan tegas oleh aparat hukum serta tim auditor apabila terbukti melakukan tindak korupsi, karena penyelewengan atau penggelapan anggaran merupakan hal yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Dasar Aturan dan Tahapan Pengadaan

Dasar aturan penting terkait waktu sejak diterbitkannya LPSE, meskipun pekerjaan proyek tidak langsung dimulai begitu saja setelah anggaran atau pengumuman pemenang keluar di LPSE, melainkan baru sah dimulai berdasarkan tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Secara keseluruhan, rentang waktu dari penetapan pemenang di LPSE hingga terbitnya SPMK biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 38 hari kerja, tergantung ada atau tidaknya masa sanggah dan kecepatan administrasi kontrak. Rincian dan batas waktu resminya sesuai pedoman pengadaan pemerintah, yaitu Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 juncto Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Jika terjadi penyelewengan dan tindak korupsi, diperlukan pengawasan ketat serta tindakan tegas oleh aparat hukum dan tim auditor sesuai kewenangannya.

Hingga berita ini diturunkan, Laksita Rini selaku Kepala DPKP saat hendak ditemui disebut selalu tidak berada di ruang kerjanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesediaannya memberikan pernyataan. Begitu juga dengan Rokhim selaku PPK, yang saat dihubungi melalui telepon mengatakan masih rapat di kejaksaan sebagai alasannya. Namun, menurut informasi yang diperoleh, Rokhim sedang duduk di kantor.

Pejabat yang seharusnya bertanggung jawab diperlukan kejelasannya di hadapan publik, baik kepada media maupun masyarakat. Ironisnya, ketika dikonfirmasi, mereka dinilai tutup mata dan telinga. (gofur)