MOJOKERTO, BeritaTKP.com – Dugaan penyebaran foto dan video intim seorang perempuan berinisial YDA (22) oleh mantan kekasihnya, APS (26), yang disebut merupakan anak pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan, kepolisian telah meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Kasus ini menjadi perhatian karena konten pribadi korban diduga disebarkan tanpa persetujuannya kepada sejumlah orang melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram. Tindakan tersebut diduga dilakukan setelah hubungan asmara keduanya berakhir.
Berdasarkan keterangan korban, hubungan YDA dan APS bermula dari perkenalan dalam komunitas cosplay di Mojokerto pada awal 2023. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara sekitar Februari tahun yang sama.
Hubungan yang berlangsung kurang lebih dua tahun itu disebut tidak selalu berjalan harmonis. Korban mengaku beberapa kali mengalami persoalan dalam hubungan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pada Maret 2025.
Keputusan itu diambil setelah korban merasa tidak lagi nyaman dengan hubungan mereka. YDA mengaku memilih memutus komunikasi dan memblokir akun media sosial mantan kekasihnya.
Hubungan Berakhir, Konten Pribadi Diduga Disebar
Setelah hubungan keduanya berakhir, APS disebut masih berusaha kembali mendekati YDA. Namun, korban mengaku tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut.
Pada periode berikutnya, tepatnya sekitar Mei hingga Juni 2025, muncul dugaan penyebaran foto dan video pribadi korban kepada sejumlah orang yang berada dalam lingkaran pertemanannya.
Menurut pengakuan YDA, konten tersebut diduga dikirimkan kepada empat orang melalui WhatsApp dan pesan langsung Instagram. Bahkan, terdapat dugaan foto pribadi korban turut diunggah melalui fitur Instagram Story.
Korban menduga tindakan tersebut dilakukan untuk merusak nama baiknya di lingkungan pertemanan dan komunitas yang selama ini dikenalnya.
YDA mengaku hanya berhasil mengamankan satu video pribadi serta satu tangkapan layar yang diduga berkaitan dengan unggahan foto tersebut. Video itu disebut direkam menggunakan ponsel APS ketika keduanya masih menjalin hubungan.
Korban menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya telah mengingatkan mantan kekasihnya agar tidak menyimpan terlalu lama foto maupun video pribadi tersebut. Bahkan, setelah hubungan berakhir, ia kembali meminta agar seluruh dokumentasi pribadi yang berkaitan dengannya dihapus.
Namun, berdasarkan keterangan korban, permintaan tersebut diduga tidak dipenuhi dan konten pribadi itu justru tersebar kepada orang lain.
Korban Tempuh Jalur Hukum
Merasa dirugikan atas dugaan penyebaran konten pribadi tersebut, YDA melaporkan APS ke Polres Mojokerto Kota pada 28 Agustus 2025.
Dalam laporan tersebut, korban mengadukan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media elektronik serta ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi.
Perkembangan penanganan perkara berlanjut setelah polisi meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan pada 23 Oktober 2026.
Sejumlah pihak, termasuk korban dan dua saksi berinisial SAR serta PCF, telah dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi juga disebut akan melakukan penyitaan perangkat telepon seluler milik saksi serta meminta keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian.
Tahap penyidikan tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana konten pribadi korban diperoleh, disimpan, dan diduga disebarluaskan kepada pihak lain.
Dugaan Penyalahgunaan Konten Pribadi Perlu Diusut Tuntas
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap privasi dan martabat seseorang, khususnya ketika dokumentasi pribadi yang dibuat dalam hubungan personal diduga digunakan atau disebarkan tanpa persetujuan.
Persetujuan seseorang ketika dokumentasi dibuat tidak otomatis berarti memberikan izin untuk menyebarluaskannya kepada orang lain. Dugaan penyebaran tanpa persetujuan harus diperiksa secara serius berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara ini secara profesional, termasuk menelusuri pihak yang diduga menyebarkan konten, jalur distribusinya, serta motif di balik tindakan tersebut.
Di sisi lain, identitas dan status hukum APS tetap harus mengikuti hasil penyidikan. Dugaan keterlibatan yang dilaporkan korban belum dapat dianggap sebagai kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.(æ/red)
