KUPANG, BeritaTKP.com – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Dalam laporan tersebut, Bupati Kupang, Yosep Lede, disebut sebagai pihak terlapor.
Laporan itu diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah melakukan sejumlah langkah awal untuk mendalami dugaan peristiwa tersebut.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal, dugaan peristiwa kekerasan seksual itu terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan,” jelas Henry, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah mendapatkan informasi mengenai adanya penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah kejadian, korban disebut berusaha menghubungi saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput dan dibawa meninggalkan lokasi.
Polisi Ajukan Visum dan Periksa Saksi
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, mengatakan penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal untuk mendalami laporan tersebut.
Langkah yang dilakukan meliputi penerimaan laporan polisi, pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan Visum et Repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.
Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil visum. Selain itu, pendampingan psikologis bagi korban turut dipersiapkan.
“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban,” jelas Nova.
Polda NTT juga menjalin koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, serta fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
Menurut Nova, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Penyidik Dalami Alat Bukti dan Klarifikasi Terlapor
Dalam tahapan berikutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya.
Polisi juga akan melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Polda NTT menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Nova turut menegaskan bahwa seluruh proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti, dilakukan secara cermat untuk mengungkap fakta hukum.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjaga identitas dan privasi korban guna menghindari tekanan psikologis tambahan.(æ/red)
