JAKARTA, BeritaTKP.com – Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri latar belakang, motif, serta kemungkinan adanya unsur tindak pidana lain.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa tim penyidik masih bekerja mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap dugaan tersebut.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep saat dihubungi, Minggu (8/11/2026).
Kasus ini mencuat setelah Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor yang disebut milik Presiden Prabowo. Penyidik menduga aktivitas tersebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Empat Perwira Polisi Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan perkara, terdapat empat perwira tinggi Polri yang diberitakan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, hingga perkembangan yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut, mereka masih dijerat dengan dugaan tindak pidana terkait penyadapan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pada konferensi pers 3 November 2026, Kabareskrim sebelumnya mengumumkan tiga tersangka awal, yakni LSP, ASN, dan EH. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi empat orang setelah perkembangan penyidikan pada 5 November 2026.
Dugaan Penyadapan Berlangsung Sejak 2025
Penyidik menduga praktik penyadapan dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan internal kepolisian.
Selain dugaan penyadapan, penyidik juga menelusuri dugaan penghapusan data atau jejak aktivitas penyadapan pada sistem elektronik.
Salah satu pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih menjadi materi penyidikan dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Komisi III DPR Jadwalkan Rapat dengan Kapolri
Kasus ini juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut dijadwalkan membahas perkembangan kasus penyadapan ilegal, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali serta motif di balik peristiwa tersebut.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan Komisi III akan mengawal proses penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap dan pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Pemerintah Percayakan Penanganan kepada Polri
Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah menyatakan menyerahkan penanganan kasus dugaan penyadapan dan indikasi makar kepada Polri melalui Bareskrim. Presiden Prabowo tidak akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perkara tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyidikan tetap berjalan melalui mekanisme penegakan hukum.
Menurut Yusril, indikasi dugaan makar muncul dari perkembangan pemeriksaan saksi, tersangka, serta pengumpulan alat bukti. Karena itu, penyidik masih perlu mendalami rangkaian peristiwa sebelum mengambil kesimpulan hukum.
Dengan demikian, dugaan makar dalam kasus penyadapan ini masih berada pada tahap pendalaman. Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tidak serta-merta berarti orang tersebut telah terbukti melakukan makar. Kepastian mengenai unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab harus menunggu hasil penyidikan serta proses hukum yang berlaku.(æ/red)
