JAKARTA, BeritaTKP.com – Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi. Dalam perkara ini, seorang PMI berinisial M meninggal dunia setelah sempat meminta dipulangkan karena sakit, tetapi diduga tidak diizinkan kembali ke Indonesia.
Polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari perekrutan calon pekerja, pengurusan dokumen, hingga pemberangkatan korban ke luar negeri.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran.
“Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, akan diproses. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak mendahului proses peradilan,” kata Nurul dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Korban Dijanjikan Gaji 1.200 Riyal
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang, menjelaskan perkara ini bermula pada 2024. Saat itu, korban M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal.
Korban kemudian direkrut melalui beberapa pihak secara bertahap. Proses tersebut melibatkan perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang menangani pengurusan dokumen dan visa.
Setelah melalui rangkaian proses tersebut, korban akhirnya diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024.
Namun, perjalanan kerja korban diduga tidak berjalan sesuai harapan. Pada November 2025, korban menghubungi keluarga dan menyampaikan bahwa dirinya sedang sakit serta ingin segera dipulangkan ke Indonesia.
Alih-alih mendapatkan kepulangan, korban justru diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaan.
“Berdasarkan keterangan dalam penyidikan, korban diduga mengalami tekanan dan ancaman apabila menolak melanjutkan pekerjaannya,” ungkap Yolanda.
Korban Meninggal Dunia di Arab Saudi
Situasi tersebut berakhir tragis. Pada Februari 2026, keluarga menerima kabar bahwa korban telah meninggal dunia di Arab Saudi.
Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan Bareskrim untuk mengungkap dugaan praktik penempatan PMI ilegal serta kondisi yang dialami korban selama bekerja di luar negeri.
Penyidik mendalami proses perekrutan, pengurusan dokumen, pemberangkatan, hingga dugaan tekanan yang dialami korban sebelum meninggal dunia.
Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam pengungkapan perkara ini, Bareskrim Polri menetapkan lima orang sebagai tersangka dengan peran berbeda dalam dugaan sindikat penempatan PMI nonprosedural.
Kelima tersangka tersebut terdiri atas:
- M (perempuan), diduga berperan sebagai perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan ART kepada korban dan menyerahkannya kepada sponsor.
- AS (perempuan), diduga bertindak sebagai sponsor yang mengurus proses keberangkatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- N (laki-laki), diduga membantu pengurusan dokumen, perjalanan, hingga proses pemberangkatan korban.
- R (perempuan), Komisaris PT Alfa Nusantara Perdana, diduga mengoordinasikan pengurusan enjaz, biometrik atau sidik jari, serta proses penerbitan visa melalui perusahaan.
- AN (laki-laki), Direktur Utama PT Alfa Nusantara Perdana, diduga berperan dalam pengurusan visa, termasuk pemrosesan data paspor korban melalui sistem enjaz.
Menurut penyidik, pembagian peran tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses perekrutan dan pemberangkatan PMI yang kini sedang diproses secara hukum.
Ponsel hingga Dokumen Keberangkatan Disita
Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka.
Barang bukti tersebut meliputi enam unit telepon genggam, dua unit CPU komputer, dokumen paspor, kartu keluarga (KK), dokumen pemberangkatan, serta riwayat transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan jaringan tersebut.
Seluruh barang bukti akan digunakan untuk mendalami alur perekrutan, pengurusan administrasi, transaksi keuangan, serta hubungan antara para tersangka.
Terancam Dijerat Undang-Undang TPPO
Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi pemerintah.
Menurutnya, penempatan pekerja migran secara nonprosedural dapat membuat calon pekerja berada dalam kondisi rentan karena tidak memperoleh perlindungan dan pengawasan yang semestinya.
“Perkara ini menjadi perhatian serius karena penempatan pekerja migran secara non-prosedural dapat menempatkan seseorang dalam situasi kerja yang tidak terlindungi, rentan terhadap tekanan dan eksploitasi, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa,” tutur Yolanda.
Bareskrim Polri menyatakan penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana dan peran masing-masing pihak yang terlibat.(æ/red)
