BeritaTKP GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik kembali menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Gresik. Penyebabnya, pada pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2017, program-program yang diusulkan SKPD tidak memiliki tujuan yang jelas.Bahkan, program-program tersebut terkesan formalitas saja.
Hampir semua program yang diajukan Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Pemkab Gresik, tidak memiliki target pasti. Padahal, kesuksesan program itu bisa diukur melalui angka.Berapa banyak jumlah capaian yang dilakukan.
Anggota DPRD Gresik Syaichu Busiri mengatakan, rata-rata target pelaksanaan program hanya ditetapkan secara subyektif.Kondisi ini masih sangat abstrak alias tidak jelas.”Harusnya itu ada indikator yang bisa dihitung dengan angka.Tidak seperti ini, target yang dietapkan abstrak,” ujarnya, kemarin.
Secara umum, Satker hanya membuat program kerja, sekedar untuk formalitas saja.Misalkan dari program memfasilitasi, targetnya adalah terfasilitasi.“Ini kan lucu, targetnya tidak detail dan terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tidak ada inovasi yang diberikan kepada masyarakat,” kritiknya.
Lebih jauh Anggota fraksi PKB itu menerangkan, ketika target ditetapkan secara detail, maka hasil yang didapatkan juga maksimal.Contohnya, dalam bidang kependudukan terkait peningkatan pelayanan.
“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus membuat terobosan terkait membuat e-KTP, yang awalnya 5 hari bisa dipercepat hanya 2 hari selesai.Target-target itu nggak muncul di RKA (Rencana Kerja Anggaran),” imbuhnya. @vick
