Surabaya, BeritaTKP.Com – Komisi B DPRD Kota Surabaya akan mengajukan perpanjangan panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Daerah) Pajak Online pasalnya, hingga masa kerja pansus berakhir masih belum ditemukan kesepakatan.
Belum ditemukannya kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan pansus adalah terkait kemitraan.
Di mana, kemitraan yang dimaksudkan adalah kesepakatan Bank Swasta, BUMN, atau pemerintah yang akan menjadi mitra pelaksana penerapan pajak online.
“Surat pengajuan perpanjangan sudah masuk dan dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus).Kita tidak mengajukan 60 hari masa kerja, tetapi dia minggu saja,” kata Ketua Pansus Raperda Pajak Online Rio Pattiselano, Senin (7/11/2016).
Kenapa demikian, hal ini karena dari sepuluh hal pokok pembahasan sebenarnya telah ditemukan formula solusinya. hanya saja, dalam pembahasannya masih dibutuhkan kesepakatan lebih lanjut selain belum ditemukannya kesepakatan terkait kemitraan Bank, juga ada permasalahan pengadaan alat.
Hal ini karena bila sistem pajak online terselenggarakan maka empat sektor wajib pajak membutuhkan alat yang tidak sedikit empat sektor itu meliputi, hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan umum.
Bila pengadaan alat tersebut ditanggung oleh APBD, maka anggaran yang dikeluarkan sangat besar dan memberatkan oleh karena itu, ada beberapa opsi yang dirumuskan oleh dewan sebagai pihak yang mengajukan perda.
Pertama adalah pengadaan alat disediakan oleh pihak bank mitra, atau kedua baru didanai dengan APBD sedang bila pengadaan dilakukan oleh bank DPRD menginginkan pelaporan dan penyerahan uang pajak ke Pemkot Surabaya dilakukan secara Real Time dan diserahkan setiap hari.
Sayangnya, opsi tersebut ditolak oleh bank karena dikhawatirkan bila sistem diberlakukan bank tidak akan mendapatkan keuntungan.
“Pihak bank mengusulkan penyerahan uang ke Kasda dilakukan satu bulan sekali.Karena, jika ada waktu uang pajak ngendon cukup lama di bank maka bisa dimanfaatkan oleh bank.Kita nggak masalah, asalkan data tetap dilaporkan real time dan kompensasi pengadaan alat sebanyak 4753 unit itu,” jelas Rio. @vick
