JAKARTA, BeritaTKP.com – Pemerintah pusat batal menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kebijakan tersebut resmi diganti dengan sejumlah pengetatan aktivitas selama libur Nataru.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun.
Luhut menyebut jumlah tes dan telusur juga lebih tinggi dari tahun lalu. Vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Jawa-Bali sudah mencapai 76 persen dari target. Sementera vaksinasi dosis kedua telah mendekatai 56 persen.
“Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang dengan yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan aktivitas,” kata Luhut, Selasa (7/12) kemarin.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pembatalan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia saat Nataru merupakan implementasi kebijakan gas dan rem Presiden Jokowi
Moeldoko menggambarkan sektor kesehatan dan ekonomi sebagai gas dan rem. Ketika penularan tinggi, maka rem diinjak untuk menekan penyebaran kasus. Kemudian, ketika kasus telah menurun, maka ekonomi yang didorong untuk berputar kembali.
“Di sisi lain, ada hal-hal yang harus dipikirkan. Pada sektor yang lain, ekonomi harus juga bisa bergerak,” katanya, Selasa (7/12). .
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Jokowoi ingin tak ada penyekatan selama Nataru. Sebagai gantinya, kata Tito, pemerintah sepakat menggantinya dengan pembatasan khusus Nataru.
“Presiden telah menyampaikan tidak perlu ada penyekatan-penyekatan tapi diperkuat di tempat ruang-ruang publik itu menggunakan PeduliLlindungi,” kata Tito, Selasa (7/12).
ewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai langkah yang diambil oleh pemerintah kali ini merupakan sebuah kemunduran. Ia lantas mengingatkan jumlah kasus kematian Covid-19 yang saat ini relatif rendah dapat kembali melonjak apabila PPKM sepekan saat Nataru tidak diperketat.
Hermawan kemudian mewanti-wanti pemerintah untuk tetap menerapkan kebijakan berbasis saintifik dan juga pendekatan epidemiologis. Ia menilai, pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan banyak aspek sosial-ekonomi.
Ia juga menilai bahwa PPKM levelling yang berlaku saat ini di masyarakat terkait mobilitasnya sudah menyerupai kondisi normal sebelum pandemi. Apalagi masyarakat saat ini sudah banyak yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan 3M. Dengan kondisi itu, Hermawan khawatir kasus Covid-19 di Indonesia akan kembali melonjak pasca libur Nataru.
“Kebijakan ini kan hanya seminggu ya, ini saya nilai bentuk kemunduran dan sangat disayangkan. Ketika negara lain seperti di Eropa dan Jepang yang menutup pintu masuk ke negara mereka karena Omicron, eh kita malah menurunkan upaya kita yang sebelumnya sudah cukup bagus untuk mengantisipasi ini,” ujar Hermawan. (RED)
