Jakarta, BeritaTKP.Com -Tri Rismaharini (Risma) Menteri Sosial, menuturkan sejumlah langkah untuk mencegah korupsi bantuan soisal selama PPKM Darurat. Salah satu yang diperbaiki Risma adalah kualitas data.
“Kemudian ada pertanyaan bagaimana menghindari supaya tidak terjadi ada case korupsi. Yang pertama kita lakukan adalah kami memperbaiki kualitas data kami, jadi kami memperbaiki kualitas data kami untuk supaya lebih akuntabel. Yaitu pertama kami mensinkronkan seluruh data yang ada di kementerian sosial kemudian kita memadankan dengan data kependudukan sehingga sempat kemarin saya sampaikan kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda,” ucap Risma dalam konferensi pers virtual, Senin (26/7/2021).
Lalu Langkah kedua adalah memperbaiki mekanisme. Risma mengatakan bansos akan disalurkan kepada warga langsung dalam bentuk uang.
“Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank. Nah khusus untuk beras itu dilakukan bulog, bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat. Jadi tidak melalui kementerian sosial tapi bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat,” pungkas Risma.
Selain itu, Risma juga mengajak sejumlah pihak untuk meluncurkan software terkait bansos . Dan terdapat aplikasi itu diharapkan dapat membuat kemudahan warga dalam berbelanja.
“Mudah-mudahan nanti kita bisa launching tanggal 17 Agustus. Kita akan mungkin, teman-teman media menanyakan yang kasus kemarin kita bisa memperbaiki, kita siapin software kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja bukan di e-warung saja tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu,” ucap Risma.
“Bagaimana kondisi di tempat lain? nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan karena kami mempunyai pula bagaimana bisa mengakomodir meskipun handphonenya nanti masih jadul sehingga nanti pilih nomor 1 dan sebagainya,” sambung Risma.
Selain itu, papar Risma, fitur itu juga akan memudahkan pemerintah dalam membatasi penggunaan bansos yang tidak sesuai. Risma menegaskan adanya bansos tak boleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.
“Ini juga bisa memberikan dampak kita akan cut sesuai dengan perintah bapak presiden tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada lagi belanja untuk minuman keras. Maka dengan fitur yang disediakan itu kita bisa membatasi tidak ada lagi belanja karena tidak bisa keluar uang bayarannya kalau itu digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok,” papar Risma. (Red)
