Sidoarjo Berita TKP-Com Berbagai etnis di nusantara yang selama ini bertahun-tahun tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Sabtu malam (9/11) berkumpul di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, mereka menampilkan Seni dan Budaya khas masing-masing daerah dalam acara ‘Semalam Nusantara’.
Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sidoarjo itu mengusung tema ‘Merajut Kebersamaan dalam Kebhinekaan’ , dan dibuka oleh Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH M.Hum.
Serta diikuti oleh ratusan warga yang terdiri dari 17 etnis,yaitu etnis Jawa, Toraja, Padang, Batak, NTT, Ambon, Sunda, Minahasa, Flores, Papua, Nias, Madura, Bugis, Manado, Arab, Aceh, Maluku sampai Tionghoa. Acara tahunan ini sebagai bukti nyata dan perekat telah hidup dengan rukun, damai dan berdampingan di Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Saiful Ilah dalam sambutan nya mengatakan merasa bangga dan bersyukur keberadaan mereka bertahun-tahun di Kota Delta Sidoarjo, bisa hidup berdampingan dengan rukun dan penuh kedamaian. Ia mengakui Bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai ciri khas masing-masing, mulai suku, ras dan budaya.
”Meski beda tapi semuanya tetap dalam kesatuan Berbangsa dan Negara Indonesia. Bhineka Tunggal Ika,” kata Bupati Saiful Ilah.
Dengan memegang kuat falsafah Bhineka Tunggal Ika, kata Bupati Saiful Ilah, meski sampai saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi cobaan berbagai konflik vertikal maupun horizontal, tapi tetap tidak sampai tergoyahkan. Berbagai konflik yang timbul itu disebabkan banyak hal. Diantaranya, isu globalisasi, demokratisasi, transformasi Iptek, penegakan hukum sampai masalah HAM. Dan tentu saja, berbagai macam jenis konflik itu harus segera diselesaikan secara arif dan bijaksana. Kalau tidak, maka akan bisa berpotensi pada perpecahan bangsa dan negara.
Lanjutnya, Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah, menegaskan Pemkab Sidoarjo akan memantapkan posisi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Karena adanya forum ini sangat mendukung sekali terciptanya stabilitas politik, keamanan ketentraman dan ketertiban umum.
Bupati menyampaikan, kalau keberadaan FPK ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
(ka)
