SURABAYA, BeritaTKP.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan negara sebesar Rp4.531.142.707 ke Kas Negara. Uang tersebut merupakan hasil eksekusi putusan perkara tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terpidana Ganjar Siswo Pramono, S.T., M.T.

Penyetoran dilakukan pada Jumat (20/11/2026) melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.

Putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026, juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026.

Uang Rampasan Berasal dari Uang Tunai dan Rekening Bank

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, barang bukti yang dirampas untuk negara terdiri atas sejumlah uang tunai dan dana dalam rekening bank.

Rinciannya sebagai berikut:

  1. Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 22.000 lembar dengan total Rp2.200.000.000, yang disita pada 8 Januari 2024.
  2. Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 8.500 lembar dengan total Rp850.000.000, yang disita pada 9 Januari 2024.
  3. Uang tunai pecahan Rp100.000 sebanyak 5.000 lembar senilai Rp500.000.000 dan pecahan Rp50.000 sebanyak 1.000 lembar senilai Rp50.000.000. Totalnya Rp550.000.000, yang disita pada 10 Januari 2024.
  4. Dana sebesar Rp931.142.706,72 yang tercatat dalam rekening Bank Syariah Indonesia atas nama terpidana dan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Dari keseluruhan barang bukti tersebut, nilai uang rampasan mencapai Rp4.531.142.706,72 atau dibulatkan menjadi Rp4.531.142.707. Seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara.

Kejari Surabaya Tegaskan Komitmen Pemulihan Aset

Kejari Surabaya menyampaikan bahwa penyetoran uang rampasan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam melaksanakan putusan pengadilan secara tuntas dan transparan.

Melalui Bidang PAPBB, Kejari Surabaya terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat dikembalikan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Upaya tersebut diharapkan dapat memulihkan hak-hak keuangan negara secara optimal dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Keterangan resmi penyetoran uang rampasan negara tersebut disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya melalui Kepala Seksi Intelijen, Yogi Aryanto, S.H., M.H.

Dengan penyetoran lebih dari Rp4,53 miliar ini, Kejari Surabaya menegaskan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak berhenti pada penjatuhan hukuman pidana, tetapi juga mencakup pemulihan aset negara sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (yanto)