
JAKARTA, BeritaTKP.com – Dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kembali mencuat di Sulawesi Selatan. Kementerian Pertanian mengungkap adanya dugaan praktik jual beli traktor bantuan pemerintah yang seharusnya diberikan secara gratis kepada kelompok tani. Bahkan, satu unit traktor dilaporkan ditawarkan dengan harga mencapai Rp120 juta.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengecam keras dugaan praktik tersebut. Menurutnya, bantuan alsintan merupakan hibah pemerintah yang tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Saya berterima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Ini ternyata masih ada mafia alsintan. Dulu mafia beras, kami kejar. Sekarang mafia alsintan,” kata Amran, Jumat (20/11/2026).
Amran meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut dan memberikan sanksi berat kepada pihak yang terbukti terlibat.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.
Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan pejabat Kementerian Pertanian.
“Memang saya keluarga, tapi dari Nabi Adam. Saya minta dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah di sektor pertanian harus ditindak,” ujarnya.
Dirjen Perkebunan Menyamar Jadi Calon Pembeli
Salah satu pengungkapan dugaan jual beli alsintan tersebut berlangsung di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan satu unit traktor Kubota tipe Super Strong RTR-180 yang ditemukan di rumah salah satu anggota kelompok tani.
Penindakan dipimpin Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, bersama personel Detasemen Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin yang dipimpin Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Inf Asyraf Aziz.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan, pengungkapan bermula setelah dua orang yang diduga terlibat, yakni Muhammad Said dan Asriandi, menawarkan traktor bantuan tersebut melalui media sosial.
Menindaklanjuti informasi itu, Andi Nur Alamsyah menyamar sebagai calon pembeli. Sekitar pukul 10.30 WITA, ia menghubungi Asriandi melalui telepon untuk menanyakan penawaran traktor Kubota tersebut.
Dalam komunikasi itu, traktor ditawarkan dengan harga Rp120 juta.
Setelah komunikasi berlangsung, Andi Nur Alamsyah bersama tim Detasemen Intelijen Kodam XIV/Hasanuddin bergerak menuju rumah Muh. Said di Desa Baranti. Tim tiba sekitar pukul 12.30 WITA.
Sekitar pukul 13.00 WITA, petugas melakukan penyitaan terhadap satu unit traktor tersebut. Kendaraan kemudian diangkut menggunakan mobil towing pada pukul 13.15 WITA.
Proses pengambilan sementara alsintan dituangkan dalam surat yang ditandatangani Muh. Said dan Andi Nur Alamsyah sekitar pukul 13.30 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 14.00 WITA dalam keadaan aman.
Mentan Singgung Dugaan Penyimpangan di Takalar
Selain kasus di Kabupaten Sidrap, Amran juga mengungkap adanya informasi dugaan penyimpangan bantuan alsintan di Kabupaten Takalar.
Ia meminta agar traktor bantuan yang diduga disalahgunakan segera ditarik kembali dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses.
“Saya dengar juga ada di Takalar. Kami minta tarik seluruh traktor. Kalau ada 85 unit, sudah dikumpulkan, tarik. Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh,” katanya.
Amran menegaskan bahwa bantuan pertanian merupakan fasilitas yang bersumber dari uang rakyat sehingga manfaatnya harus kembali kepada masyarakat, khususnya petani yang membutuhkan.
“Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian telah menerima 271 laporan dugaan penyimpangan di sektor pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan tersebut tidak hanya berkaitan dengan alsintan, tetapi juga mencakup komoditas beras dan pupuk.
“Ada beberapa daerah di seluruh Indonesia, laporan yang masuk di seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja, ada beras, ada pupuk, ada traktor,” ungkapnya.
Mentan Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Mafia Pertanian
Amran menjelaskan, pengadaan bantuan alsintan merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern.
Keberadaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan lahan, serta mempercepat proses tanam sehingga produktivitas petani meningkat.
“Tujuan alat mesin pertanian adalah supaya kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan,” jelasnya.
Ia kembali memperingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan program bantuan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, sektor pertanian dan pangan merupakan kepentingan mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat luas.
“Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan, kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini vital. Tidak boleh main-main di sektor pertanian,” pungkas Amran.
Dugaan penjualan alsintan bantuan pemerintah tersebut kini menjadi perhatian Kementerian Pertanian bersama aparat terkait. Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta mencegah penyalahgunaan bantuan serupa di daerah lain.(æ/red)





