MAKASSAR, BeritaTKP.com – Bareskrim Polri terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tidak hanya mengusut tindak pidana asal, kepolisian kini juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk aliran dana dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut.

Dalam pengembangan perkara ini, Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri transaksi keuangan yang berkaitan dengan kasus penyelundupan BBM bersubsidi menggunakan kapal tanker.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, mengatakan pengusutan TPPU merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus penyelundupan sekitar 700 kiloliter solar bersubsidi ilegal yang sebelumnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.

“Dalam hal ini, Direktorat Tindak Pidana Khusus melakukan pengembangan perkara,” ungkap Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang pada 20 Oktober 2026. Penanganan perkara tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 607.

Menurut Suhasto, penyidik tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil kejahatan tersebut.

“Fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal, tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” paparnya.

Ia menegaskan, penyidik akan menelusuri perpindahan uang hingga kemungkinan pengalihan hasil kejahatan menjadi aset tertentu.

“Jadi akan kita tracing, uangnya ke mana saja, kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kita telusuri juga asetnya di mana saja,” tambah Suhasto.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mengungkap jaringan kejahatan secara menyeluruh, sekaligus mencegah para pelaku menikmati hasil tindak pidana.

BPH Migas Apresiasi Pengungkapan Kasus

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam membongkar dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan.

Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, menilai penegakan hukum tersebut penting untuk menjaga tata kelola distribusi BBM agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Langkah penegakan hukum tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola pendistribusian BBM agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Chrisnawan.

Ia menjelaskan, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi kepada masyarakat yang berhak.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat senantiasa menggunakan BBM bersubsidi karena ini adalah ada uang negara, menggunakan secara tepat dan tidak untuk diperjualbelikan,” tambahnya.

Polda Sulsel Sebelumnya Sita Kapal Tanker dan Tujuh Truk

Kasus penyelundupan solar bersubsidi tersebut sebelumnya diungkap Polda Sulsel pada Juni 2026. Dalam perkara itu, aparat menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi dari sejumlah SPBUD di Sulawesi Selatan yang diduga hendak dikirim ke Kalimantan Tengah.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang bermula dari penindakan terhadap tujuh truk tangki pada Februari 2026.

Dalam konferensi pers di Dermaga Pelindo Makassar, Selasa (2/6/2026), Kapolda Sulsel saat itu, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan.

Barang bukti tersebut meliputi dua unit kapal SPOB, tujuh truk pengangkut, dua mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti Satu beserta dokumen kapal, serta 120 kiloliter BBM jenis biosolar.

“Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengamankan dua unit kapal SPOB, tujuh unit mobil truk pengangkut, dua unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti Satu lengkap dengan dokumen kapal, serta 120 KL BBM jenis biosolar,” ujar Djuhandhani saat itu.

Dalam penyelidikan, polisi juga menemukan dugaan perubahan dokumen pengiriman yang diduga digunakan untuk menyamarkan asal-usul dan jumlah BBM subsidi yang diangkut.

Perubahan tersebut ditemukan pada dokumen invoice dengan nomor registrasi yang sama.

“Saat itu merubah invoice yang dari 30.000 sampai menjadi 700.000 liter dan itu kita ketahui terjadi perubahan dengan invoice yang nomor register sama,” imbuh Djuhandhani.

Dalam perkara penyelundupan tersebut, polisi telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG. Selain itu, kepolisian juga menyebut terdapat empat orang berinisial AD, FA, RN, dan MB yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Para pihak yang diduga terlibat disebut memiliki peran berbeda, mulai dari pemalsuan dokumen, pelaksanaan kegiatan di lapangan, menjadi perantara, pelangsir, hingga pemilik gudang penyimpanan.

“Perannya ada yang memalsukan surat, kemudian ada yang mengeksekutor di lapangan, kemudian ada yang sebagai perantara termasuk pelangsir dan pemilik gudang penyimpanan,” jelas Djuhandhani.

Gubernur Sulsel Sebut Potensi Kerugian Negara Capai Rp69 Miliar

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut mengapresiasi pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut. Ia menilai penindakan itu berpotensi menyelamatkan keuangan negara dari praktik penyimpangan distribusi subsidi.

Dalam konferensi pers sebelumnya, Andi Sudirman menyebut adanya indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp69 miliar.

“Ini kapal tanker luar biasa besar dan juga ada BBM sebagai barang bukti 229 kiloliter kurang lebih, dan ada sekitar 700 ribu liter yang dipakai surat yang harusnya 30 KL dan ada indikasi kerugian Rp69 miliar,” kata Andi Sudirman.

Saat ini, Bareskrim Polri masih mengembangkan penyidikan dugaan TPPU dengan menelusuri aliran dana, aset, serta pihak-pihak yang diduga menikmati hasil penyelundupan BBM bersubsidi tersebut.

Pengusutan ini diharapkan dapat mengungkap keseluruhan jaringan penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus mencegah kebocoran keuangan negara dan memastikan hak masyarakat atas BBM bersubsidi terlindungi.(æ/red)