KUPANG, BeritaTKP.com – Kepolisian menyita celana milik seorang mahasiswi berinisial RWM (21) sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede.
Barang bukti tersebut ditemukan saat penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang, yang disebut sebagai lokasi dugaan tindak kekerasan seksual terhadap korban.
Kapolda NTT, Irjen Reza Arief Dewanto, mengatakan celana tersebut ditemukan dalam proses olah TKP dan telah diamankan untuk kepentingan penyidikan.
“Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami temukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggantikan celananya,” ujar Reza, Selasa (17/11/2026).
Menurut Reza, perkara tersebut ditangani sebagai dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang TPKS.
“Korban merupakan seorang perempuan berinisial RWM (21) dan pihak terlapor berinisial YL selaku pejabat publik,” jelasnya.
Berawal dari Tawaran Pekerjaan
Reza menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika RWM diajak oleh dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan. Korban kemudian dibawa menuju rumah jabatan Bupati Kupang.
Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik yang dilaporkan melibatkan Yosef Lede.
“Kami memandang kasus ini sebagai atensi serius karena menyangkut harkat dan martabat manusia,” lanjut Reza.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, membenarkan bahwa korban merupakan anak dari seorang anggota Polres Rote Ndao.
Informasi tersebut disampaikan Henry saat dikonfirmasi mengenai latar belakang korban.
Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana tersebut, termasuk pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan. Proses hukum diharapkan dapat berjalan secara profesional dan memberikan perlindungan terhadap korban.(æ/red)





